Pangkal Pinang, elaeis.co - Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 144/KB.310/M/6/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pembelian TBS Produksi Pekebun, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.

Rakor yang berlangsung secara virtual dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah MT dan diikuti kepala dinas serta pejabat setingkat eselon tiga yang menangani sektor perkebunan dari 22 provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia.

Rakor dilakukan untuk memantau perkembangan harga pembelian TBS oleh pabrik kelapa sawit (PKS) dari pekebun swadaya dengan minimal Rp 1.600/kg sebagaimana keputusan rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tanggal 1 Juli lalu.

“Saya minta ada data per perusahaan di setiap provinsi, sudah berapa volume TBS yang dibeli di atas komitmen Rp 1.600 itu,” kata Andi dalam keterangan resmi yang dilansir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel.

Menurut Andi gambaran data terkait komitmen perusahaan yang membeli TBS penting dilaporkan dalam rangka mencari solusi jika ditemukan kendala di lapangan. Karena itu ia minta ada data yang jelas 
terkait kondisi lapangan yang sebenarnya karena akan menjadi acuan bagi pusat untuk melakukan monitoring di lapangan nantinya.

“Grafik yang ditampilkan harus lebih informatif lagi, kalau bisa per provinsi. Volume harus kelihatan antara yang mandiri dengan mitra, harus tergambar berapa yang di atas Rp 1.600. Jangan-jangan keseimbangannya sudah mulai mengarah lebih dominan yang membeli di atas Rp 1.600,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah akan menerjunkan tim ke daerah-daerah yang masuk klasifikasi merah atau PKS membeli TBS masih di bawah Rp 1.600/kg.

"Pemerintah terus berupaya keras untuk mengembalikan harga TBS kelapa sawit seperti semula. Bahwa masih ada yang belum terlaksana dengan baik, akan terus kita maksimalkan,” tandasnya.