Nusantara 

Pantau Harga TBS, Satgas Turun Ke 22 Provinsi Sentra Sawit

Pantau Harga TBS, Satgas Turun Ke 22 Provinsi Sentra Sawit
Ilustrasi/Elaeis

Jakarta, elaeis.co - Memantau serta membantu percepatan pemulihan harga tandan buah segar (TBS) di seluruh nusantara, Satuan Tugas (Satgas) Dirjenbun bakal turun ke 22 provinsi sentra kelapa sawit. Salah satu kegiatan tersebut telah dilangsungkan di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Sekretaris Dirjenbun, Heru Tri Widarto mengatakan dalam kegiatan yang dilangsungkan Selasa (21/6) lalu pihaknya mengunjungi dua pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah Ranah Minang tersebut. Dimana dari pantauannya aktivitas ekspor telah berjalan.

"Sampling yang kami dapatkan tangki penyimpanan dan penimbunan berisi setengah dari total kapasitas. Artinya sebagian sudah dibongkar untuk diekspor," tuturnya, Kamis (23/6).

Ia juga mengatakan tidak ada perusahaan yang tutup dan berhenti operasi lantaran tangki penyimpanan penuh. Artinya hingga saat ini hasil kebun petani masih diserap oleh perusahaan. Namun hanya dengan harga yang rendah.

"Saat ini kita sedang rapat di Lampung. Rencana memang akan kita jalankan di 22 provinsi yang ada," terangnya.

Ketua DPD APKASINDO Sumbar, Jufri Nur menambahkan alasan ekspor belum maksimal lantaran banyaknya kewajiban yang harus dipenuhi PKS jika hendak melakukan ekspor. Seperti DPO, DMO, FO, pungutan serta pajak yang justru membuat aktivitas ekpor itu melambat.

"Alasan ini kita dapat usai mengunjungi beberapa PKS yang ada. Sebetulnya tangki timbun mereka tidaklah penuh. Namun alasan mereka membeli TBS petani dengan harga rendah lantaran tertekan aturan di pintu ekspor tadi," ujarnya.

"Kalau kita petani maunya potongan-potongan itu ditiadakan. Sebab gak ada manfaatnya juga bagi petani. Yang menikmati justru hanya segelintir orang dan bukan petani," imbuhnya.

Menurutnya ada para pihak yang justru mendulang keuntungan dari keringat para petani. Sementara petani hanya menjadi tumbal saja hingga saat ini.

Sementara dalam kunjungan itu, Dirjenbun yang turut hadir memberikan peringatan tegas terhadap PKS tanpa kebun. Mereka menyarankan untuk memulai bermitra dengan para petani. Ini tujuannya untuk memenuhi kewajiban 20 persen dalam negeri.

"Kemarin memang tegas, jika tidak juga bermitra dengan petani maka izin operasi akan dicabut oleh Dirjenbun," tuturnya.

Editor: sahril ramadana