Pekanbaru, elaeis.co - Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit.

PMK Nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2023 yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

Dilihat dari PMK tersebut yang diterima elaeis.co dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Syahrial Abdi, Provinsi Riau mendapatkan porsi paling besar.

DBH sawit yang diterima Pemerintah Provinsi Riau tahun ini yakni sebesar Rp 83.132.939.000. Kemudian kedua adalah Sumatera Utara, yakni sebesar Rp 74.861.392.000.

Sementara DBH sawit paling kecil diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yakni sebesar Rp 1.000.000.000.

Berikut jumlah DBH sawit yang diterima oleh 30 provinsi di Indonesia tahun 2023:

1. Aceh Rp 33.249.623.000
2. Sumatera Utara Rp 74.861.392.000
3. Sumatera Barat Rp 32.052.337.000
4. Riau Rp 83.132.939.000
5. Jambi Rp 38.330.999.000
6. Sumatera Selatan Rp 51.217.391.000
7. Bengkulu Rp 21.732.563.000
8. Lampung Rp 19.666.494.000
9. Jawa Barat Rp 8.311.301.000
10. Kalimantan Barat Rp 65.666.046.000
11. Kalimantan Tengah Rp 60.021.925.000
12. Kalimantan Selatan Rp 24.955.924.000
13. Kalimantan Timur Rp 43.400.672.000
14. Sulawesi Tengah Rp 15.722.718.000
15. Sulawesi Selatan Rp 9.225.347.000
16. Sulawesi Tenggara Rp 10.476.445.000
17. Maluku Rp 1.547.258.000
18. Papua Rp 2.677.705.000
19. Maluku Utara Rp 1.000.000.000
20. Banten Rp 2.051.795.000
21. Bangka Belitung Rp 15.759.756.000
22. Gorontalo Rp 1.987.893.000
23. Kepulauan Riau Rp 2.055.414.000
24. Papua Barat Rp 3.211.428.000
25. Sulawesi Barat Rp 8.653.679.000
26. Kalimantan Utara Rp 10.410.950.000
27. Papua Selatan Rp 3.892.995.000
28. Papua Tengah Rp 1.998.509.000
29. Papua Pegunungan Rp 1.763.986.000
30. Papua Barat Daya Rp 2.084.647.000