Jakarta, elaeis.co - Jika ditilik ulang, kebijakan larang ekspor bahan baku dan minyak goreng yang digaungkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, memiliki dampak yang luas. Sayangnya, dampak yang ditimbulkan lebih condong ke arah negatif. Seperti anjloknya harga kelapa sawit.

Malah belakangan ini diduga akibat kebijakan itu menjadi sumber tutupnya pabrik kelapa sawit lantaran stok CPO dan tandan buah segar (TBS) melimpah. Akhirnya produksi TBS petani justru tidak terjual.

Dari sisi yang berbeda, larangan ekpor bahan baku dan minyak goreng itu juga berdampak pada pencapaian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). 

Padahal, seperti yang disampaikan Plt Ketua DPW Apkasindo Kalimantan Timur (Kaltim) Bekman Siahaan, bahwa dana PSR yang disalurkan lewat BPDPKS kepada petani adalah hasil pungutan ekspor CPO. Artinya dana PSR yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sawit nasional justru terganggu lantaran ekspor tidak dapat dilaksanakan oleh sejumlah perusahaan.

"Kalau pungutan ekspor tidak lagi berjalan, otomatis anggaran di BPDPKS juga tidak akan bertambah. Artinya laju PSR akan terhenti. Yang menjadi korban tentu petani lagi," tuturnya kepada elaeis.co, Sabtu (14/5).

Dengan demikian, permasalahan di lini PSR bertambah kembali. Dimana segudang permasalahan PSR sebelumnya juga belum dapat diurai sehingga capaian PSR juga masih jauh dari Terget selama ini.

"Kalau dibiarkan larangan ini berlarut-larut, maka akan mengacaukan semuanya. Kita berharap pemerintah cepat tanggap. Dan saat ini petani sudah tidak mau tinggal diam. Besok kita akan lakukan pernyataan aksi di titik Nol IKN. Kita berharap pemerintah mendengar keluhan kita," tandasnya.