Palangka Raya, elaeis.co - Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Kegiatan Optimasi Lahan dan Pompanisasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kegiatan ini diselenggarakan di Palangka Raya dan dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Andi Nur Alam Syah, Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fajri Jufri, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Iwan Rosadrianto, Plt Direktur Perbenihan Perkebunan Hendratmojo Bagus Hudoro,  serta Kepala Dinas TPHP Prov Kalteng Sunarti. 

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang menjadikan Provinsi Kalteng sebagai Lumbung Pangan Nasional melalui Program Upaya Khusus (Upsus) Optimasi Lahan dan Pompanisasi. 

"Dalam pelaksanaannya, Provinsi Kalteng telah mendapatkan alokasi kegiatan yaitu Upsus Optimasi Lahan Rawa 2024 seluas 81.088 ha, perluasan area tanam melalui pompanisasi seluas 22.060 ha, dan Program Tumpang Sisip (Tusip) antara sawit dengan padi gogo seluas 16.562 ha," sebut Wagub dalam keterangan resmi Diskominfo Kalteng dikutip Ahad (24/3).

Kegiatan Upsus Optimalisasi Lawan Rawa Kalteng 2024 tersebar di sepuluh kabupaten. Yaitu Barito Selatan seluas 500 ha, Barito Utara seluas 350 ha, Barito Timur seluas 2.000 ha, Kapuas seluas 51.000 ha, Pulang Pisau seluas 15.462 ha, Kotawaringin Barat seluas 145 ha, Kotawaringin Timur seluas 4.216 ha, Seruyan seluas 2.473 ha, Katingan seluas 4.842 ha, dan Gunung Mas seluas 100 ha.

Program Tumpang Sisip/Tusip antara sawit dengan padi gogo seluas 16.562 ha tersebar di sembilan kabupaten. Yaitu Kotawaringin Barat seluas 2.155 ha, Kotawaringin Timur seluas 3.489 ha, Kapuas 521 ha, Barito Utara 2.149 ha, Sukamara seluas 2.456 ha, Lamandau seluas 2.138 ha, Seruyan seluas 721 ha, Pulang Pisau seluas 2.509 ha, dan Palangka Raya seluas 424 ha.

Dia menambahkan, salah satu agenda strategis nasional adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan ke depan. "Kedaulatan pangan merupakan wujud kemampuan bangsa untuk mencukupi kebutuhan pangan dan produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani," imbuhnya. 

Menurut Wagub, kedaulatan pangan perlu dimulai dari swasembada pangan, yang secara betahap diikuti peningkatan nilai tambah usaha pertanian. Salah satunya dengan peningkatan Indeks Pertanaman dan produktivitas sawah-sawah eksisting, melalui Program Upsus Optimasi Lahan dan Pompanisasi.

"Semoga rapat koordinasi ini bisa memberikan daya dorong dan akselerasi terhadap percepatan upaya Optimasi Lahan dan Pompanisasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pada akhirnya akan mendukung terwujudnya swasembada padi dan naiknya taraf kesejahteraan para petani," pungkasnya.

Sementara itu Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Budidaya Pascapanen Komoditas Perkebunan Muhammad Syatar mengatakan, rakor ini merupakan upaya akselerasi peningkatan beras nasional melalui dua koridor strategis yaitu optimasi lahan rawa dan pompanisasi. 

"Semenjak adanya turbulensi COVID-19 dan perang Uni Soviet dan Ukraina, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu kita harus segera mengantisipasi kontraksi kekurangan pangan," ucapnya.

Ia menyebut, 2-3 bulan ke depan adalah penentu apakah Indonesia bisa lolos dari krisis pangan atau tidak. "Mari kita dorong mandiri pangan di Kalimantan Tengah agar menjadi daerah penopang pangan secara Nasional," pungkasnya.