Medan, elaeis.co - Pantas saja lelaki 49 tahun ini terus menyuarakan; revisi Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018 (1/2018) tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun itu! 

Sebab belakangan, sebenarnya petani kelapa sawit sudah macam 'pekerja paksa' di kebunnya sendiri. Hasil panen TBS telah kebanyakan tersedot menutupi pengeluaran, termasuk potongan-potongan yang dibikin oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS). 

Tengoklah data yang disodorkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) ini. 

Tahun lalu, petani kelapa sawit di 9 kabupaten-kota di Riau masih bisa 'bernapas' lantaran dari per hektar kebun kelapa sawitnya masih bisa mengucur pendapatan kotor sekitar Rp13,2 juta setahun atau Rp1,1 juta per bulan. 

Hanya saja, angka Rp13,2 juta tadi, setara dengan Harga Pokok Produksi (HPP) yang jadi beban. 

Tahun ini, dari 22 Provinsi Sawit, semua napas petani kelapa sawit makin sesak. Sebab pendapatan kotor setahun hanya tersisa rata-rata Rp3,2 juta atau Rp266 ribu sebulan. 

Hasil penelitian dengan sampel 8 provinsi penghasil sawit menyebutkan bahwa pendapatan petani sawit anjlok sampai 75% perbulan sejak turbulensi harga TBS dan lonjakan harga pupuk yang sampai menyentuh angka 300%. 

Malah, ada pula kelompok-kelompok petani yang tekor. Seperti petani kelapa sawit di Indragiri Hilir (Inhil) dan Pelalawan yang nombok Rp2,4 juta dan Rp1,5 juta. 

"Semua ini terjadi akibat berbagai faktor, termasuklah Permentan 01/2018 tadi, yang sudah tak relevan lagi dengan kondisi sekarang," katanya kepada elaeis.co, tadi pagi. 

"Ada ruang gelap yang sudah harus kita buka. Sudah saatnya kita move on deh, hijrah! Kita buka semua, jangan lagi seperti dulu-dulu," berapi-api Gulat Medali Emas Manurung ini ngomong pada acara Indonesia Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS-Forum) di Convention Hotel Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara (Sumut), kemarin. 

Doktor ilmu lingkungan Universitas Riau ini mencontohkan duit penyusutan --- potongan pemakaian PKS yang saban waktu dimasukkan dalam Indeks K --- akumulasi potongan-potongan dalam transaksi TBS kelapa sawit.

"Penyusutan PKS itu menurut umur buku adalah 20 tahun, tapi sampai 40 tahun pabrik itu dipakai, masih dipotong juga biaya penyusutannya. Harusnya tidak menggunakan istilah penyusutan lagi jika PKS sudah berumur di atas 20 tahun, tapi biaya perbaikan," ujarnya.

Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL). "Prof. Ponten Naibaho sudah bilang; kalau tidak dipertanggungjawabkan BOTL bulan sebelumnya, jangan pernah dipotong BOTL bulan berikutnya. Tapi dipotong terus. Wajarlah petani sawit merugi dan marah," sergah ayah dua anak ini. 

Apkasindo mengajukan penguatan permentan 01/2018 itu kata Gulat, untuk kebaikan semua pihak. Sebab kalau pakai Permentan 01/2018 ini banyak potensi pidana nya. 

"Ya itu tadi, karena sudah tidak relevan. Untungnya saat rapat yang diadakan di Ditjenbun beberapa waktu lalu, semua stakeholder sudah sepakat merevisi Permentan itu. Hanya saja sampai hari ini belum nampak "hilal" hasilnya. Sementara, petani sudah ngos-ngosan," katanya.

Lagi-lagi Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini menegaskan, Permentan 1/2018 tadi harus segera dirubah. 

"Hanya kitab suci yang tak bisa dirobah, catat itu! Permentan 1/2018 itu Yes pada jamannya, kami sudah FGD kan itu tiga kali bersama para pakar dan hasil FGD itu dibahas dan disepakati oleh 3 organisasi Petani sawit terbesar di Indonesia (APKASINDO, SAMADE & ASPEK PIR). Kesimpulannya, memang harus diperbaiki, direvisi, diperkuat dan hasil FGD itu sudah kami laporkan ke Kementan, Kemenko Ekonomi dan Kemenko Marves," ujarnya. 

Kemitraan yang sehat itu sama kayak orang pacaran; take and give (berbagi beban dan berbagi untung). 
Kalau kita bicara keadilan, jangan pernah membedakan!," tegasnya.