Sumbar, elaeis.co - Sedikitnya 1.500 petani di Kabupaten Dhmasraya, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kini tengah gundah gulana. Pasalnya saat-saat yang ditunggu untuk menikmati hasil kebun harus tertunda. 

Petani justru tidak dapat menikmati hasil kebunnya dengan tenang. Lantaran hasil panen kebun kelapa sawitnya justru tidak diterima pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah itu.

Sekretaris I DPW APKASINDO Sumbar, Jhon Nasri mengatakan, TBS kelapa sawit di daerah itu tidak diterima oleh PKS lantaran ukurannya yang masih kecil. Sedangkan PKS hanya menerima TBS minimal berukuran dengan berat 8 kilogram.

"Ada 7 PKS di sana, dan semuanya tidak menerima buah kecil," terangnya kepada elaeis.co, Minggu (4/9).

Pria yang juga Ketua KUD Lubuk Karya, Nagari Koto Tinggi itu menyebutkan, alasan para PKS tidak membeli TBS kecil karena tidak tersaring dalam penggilingan. Hingga menyebabkan PKS rugi lantaran penggilingan tidak sempurna.

TBS tersebut sejatinya merupakan hasil kebun PSR yang sudah mulai panen sejak April 2022 lalu. Di mana luas kebun PSR mencapai 6000 hektare.

"Sekarang itu produksinya sudah mencapai 3.000 ton," bebernya.

Menurutnya, yang dipermasalahkan oleh PKS adalah ukurannya. Kalau kualitasnya kata Jhon tidak dipermasalahkan. 

"Untuk mensiasati ini petani terpaksa membiarkan TBS menjadi berondolan. Kemudian baru dijual. Memang tidak semua berukuran kecil," ujar pria yang juga Pengurus DPP APKASINDO sebagai Ketua Bidang Kemitraan & Hubungan Antar Lembaga ini.

Kondisi ini tentu membuat petani sedikit kecewa. Sebab sudah menunggu panen sejak 2,5 tahun lebih.

Untuk harganya sendiri kata Jhon juga tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk buah kecil hanya Rp1.300/kg. Sedangkan buah besar dibandrol Rp1.800/kg.

"Kita berharap ada solusi yang terbaik bagi kami petani. Malah petani juga berharap memiliki PKS sendiri. Sehingga dapat menjamin produksi yang dipanen," pungkasnya.