Jambi,elaeis.co - Memasuki hari kedelapan, para petani dari Riau dan Jambi tetap melanjutkan perjalanan aksi jalan kaki menuju Kementerian Kehutanan dan Istana Negara. Setelah bermalam di Kecamatan Cikande, para petani hari ini telah memasuki Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dan berencana bermalam di Alun-alun Balaraja.

Meskipun hujan turun deras, semangat para petani tidak surut sedikit pun. Mereka terus melangkah dengan penuh harapan untuk segera sampai di Jakarta dan menyampaikan langsung keluhan mereka terkait konflik agraria kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, sekitar 20 perwakilan petani dari Riau dan Jambi telah menggelar pertemuan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI di Ruang Rimbawan 2, Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1, lantai 1. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas aspirasi dan permasalahan yang tengah dihadapi oleh para petani.

Rapat yang dipimpin oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Dirjen Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PSKL) ini belum membuahkan hasil yang konkrit terkait penyelesaian konflik tenurial. Oleh karena itu, para petani memutuskan untuk tetap melanjutkan aksi jalan kaki menuju Kementerian Kehutanan dan Istana Negara.

“Semangat kita tetap sama, kami tidak akan pulang sebelum mendapatkan kejelasan terkait konflik agraria yang saat ini dihadapi oleh petani Riau dan Jambi. Sudah cukup penderitaan ribuan petani yang tanahnya diklaim oleh perusahaan-perusahaan nakal. Bagi petani, tanah adalah kehidupan,” ujar Muhammad Ridwan, Ketua Umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) dalam keterangan tertulisnya kepada elaeis.co pada Rabu, (11/12).

Ridwan menambahkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh para petani untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk mengirimkan surat dan melakukan ratusan kali pertemuan serta kesepakatan dengan berbagai pihak.

“Aksi long march ini diikuti oleh petani dari empat daerah di Riau dan Jambi, yaitu Suku Sakai Rantau Bertuah dan Masyarakat Desa Kota Garo di Kabupaten Kampar, Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, Petani Desa Delima (Tanjung Jabung Barat, Jambi), serta Suku Anak Dalam (SAD) Dusun Lamo Pinang Tinggi (Batanghari, Jambi). Mereka semua sedang memperjuangkan tanah mereka yang dirampas oleh perusahaan nakal dan mafia tanah,” tambah Ridwan.

Para petani juga meminta Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni, untuk segera mengeluarkan SK Revisi terhadap izin PT Rimba Peranap Indah (RPI) untuk melakukan enclav terhadap lahan masyarakat atau pelepasan dari areal konsesi PT RPI. Selain itu, mereka meminta Menteri Kehutanan untuk menyita lahan seluas 2.500 hektare di Desa Kota Garo, Jambi, dan mengembalikannya sesuai peruntukannya, serta menerbitkan sertifikat untuk 1.250 Kepala Keluarga.

Ridwan menegaskan bahwa para petani Riau dan Jambi tidak akan pulang sebelum masalah mereka terselesaikan. Bagi mereka, diam di rumah bukanlah pilihan, karena kehilangan lahan berarti kehilangan sumber kehidupan.

“Bagaimana tidak, para petani ini harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian mereka yang telah dirampas. Setiap harinya mereka dihantui ancaman digusur oleh perusahaan. Belum lagi anak-anak mereka yang sedang sekolah atau kuliah, tentu akan sangat sulit bagi mereka jika sumber kehidupan ini hilang,” pungkas Ridwan.