Jakarta, elaeis.co - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Ekonomi, Dr. Musdhalifah Machmud menyebut bahwa tantangan untuk menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sangat banyak. 

Mulai dari persebaran kebun kelapa sawit, kondisi lahan, kondisi kebun, hingga karakter petani yang berbeda-beda. 

"Ini yang menjadi tantangan utama," kata perempuan 57 tahun ini saat didapuk menjadi keynote speaker pada webinar bertajuk; Mendorong Sertifikasi Berkelanjutan Bagi Petani Sawit: tantangan dan Peluang, Selasa (19/10).

Tantangan lain kata Doktor Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah masih banyaknya kebun yang produktifitasnya rendah, minim bibit unggul, petani yang lemah dan akses modal yang sulit.

Untuk mengurai deretan persoalan tadi kata perempuan kelahiran Ujung Pandang ini,  pemerintah telah mengkategorikan kebun kelapa sawit menjadi merah, kuning dan hijau. 

"Kategori merah adalah kebun yang masih harus difasilitasi dari A- sampai Z nya. Kategori kuning, masih ada yang perlu difasilitasi dan kategori hijau adalah yang sudah siap, tinggal gimana mendokumenkan biar bisa segera mengantongi sertifikat," ujarnya.
 
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kata Mus adalah salah satu jalan yang dibikin pemerintah untuk mendata kebun rakyat, mengontrol bibit, Good Agriculture Practices (GAP), kelembagaan serta tersedianya dokumen pendataan. 

Hanya saja kata Mus, PSR ini masih tergolong lambat, untuk itu perlu kerjasama semua stakeholder untuk mempercepat.

Ini kata Mus teramat penting lantaran kebun sawit Indonesia yang seluas 16,38 juta hektar itu --- tersebar di 26 provinsi dan 217 kabupaten kota --- telah menguasai 58% pasar dan menghidupi 16,2 juta orang secara langsung maupun tidak langsung.