Jakarta, elaeis.co - Saat bertandang ke Pekanbaru 26 November 2021 lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji kepada perwakilan petani anggota Koperasi Sawit Makmur (Kopsa-M) Desa Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar, Riau, akan menindak oknum PTPN V yang diduga menahan uang petani dan memecah belah pengurus Kopsa-M. Namun hingga kini ucapan itu belum terbukti.

Setara Institute menilai Erick gagal mendisiplinkan PTPN V. Ucapannya sekedar pemberi harapan palsu (PHP) untuk menyenangkan petani.

"Mengecewakan. Alih-alih gerak cepat mengambil prakarsa menyelesaikan persoalan petani Kopsa-M dengan PTPN V, justru para oknum PTPN V leluasa mempermainkan, mengadudomba, dan mengkriminalisasi petani," kata Hendardi, Ketua Setara Institute, dalam siaran pers yang diterima elaeis.co, kemarin.

Terhitung sejak September 2021 hingga saat ini, hampir 1.000 petani dan para pekerja Kopsa-M tidak lagi memperoleh pendapatan bulanan. Hal itu disebabkan hasil penjualan buah petani belum dicairkan oleh PTPN V selaku mitra.

"Uang itu berasal dari penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari kebun milik Kopsa-M yang dipasok ke PKS PTPN V Kebun Seipagar. Namun sampai saat ini dana tersebut masih ditahan oleh PTPN V, ditaksir hasil penjualan buah tersebut mencapai Rp 4 miliar," ungkapnya.

"Tim kita telah berupaya berkoordinasi, terakhir di Januari 2022. Pak Menteri akan menindaklanjuti langsung karena aduan sudah sampai di bagian hukum BUMN, ternyata hingga kini mandeg tanpa kabar," tambahnya.

Penahanan duit petani secara sepihak, katanya, berdampak pada kesulitan petani dan pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Hal ini bentuk ketidakpatuhan perusahaan menjalankan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance)," katanya.

"Kami mendesak Menteri BUMN mengambil sikap dan segera menyelesaikan persoalan petani Kopsa-M," imbuhnya.