Jakarta, elaeis.co - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengaku akan mengusulkan Permendag nomor 22 tentang lelang CPO untuk kembali dievaluasi. Dukungan itu disampaikan Syahrul saat bertemu dengan para asosiasi kelapa sawit di wilayah Sulawesi Selatan.

Sekertaris Jenderal DPP Apkasindo Perjuangan Sulaiman H Andi Loeloe mengatakan Mentan sangat mendukung kesejahteraan petani, namun kondisi saat ini petani, terutama petani kelapa sawit dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dimana petani sedang dihantui rasa cemas tentang hasil kebunnya yang terancam tidak dibeli oleh PKS.

"Saat ini pabrik sudah mulai membatasi pembelian. Nah ini tentu memukul para petani kelapa sawit," paparnya kepada elaeis.co, Senin (16/5).

Kata Andi, Mentan sangat apresiasi usulan tentang evaluasi Permendag tadi. Dimana dala dua hari ke depan, usulan itu akan disampaikan ke Kemendag.

"Beliau memang tanggap, tapi memang tidak memiliki kewenangan langsung. Sebab itu kebijakan Kemendag. Kita berharap kondisi ini dapat cepat terurai," tuturnya.

Andi sebelumnya mengatakan penurunan harga TBS kelapa sawit yang dinilai sewenang-wenang  PKS terjadi seja beberapa lalu di sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) se-Nusantara. Ia menilai PKS justru memanfaatkan keadaan yang berpatokan pada pelarangan ekspor yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"PKS itu milik pengusaha, otomatis mereka akan memperhitungkan bahkan memprediksi harga penjualan produksinya yakni CPO," ujarnya.

Dirincinya, selama ini penetapan harga TBS mengacu pada harga CPO internasional yang bisa di atas angka Rp15.000-Rp17.000, sementara di dalam negeri harga CPO hanya berkisar Rp9.300, maka mereka pasti akan menurunkan harga beli TBS kepada petani.

"Kan begitu yang menjadi pembanding dalam penetapan harga TBS. Saya rasa mereka juga melihat hal itu," jelasnya.

Selanjutnya, PKS juga pasti mengantisipasi resiko kerugian. Pasalnya bahan baku yang mereka olah yakni TBS dari petani tida langsung dapat dijual hati itu juga. Namun diolah kembali dan baru dijual beberapa waktu setelahnya. Bisa jadi satu pekan berikutnya. Hal ini tentu membuat PKS memutar otak agar dapat menghindari kerugian. Otomatis pilihan pertama adalah menurunkan harga TBS petani.

"Mereka sudah memprediksi. Kalau petani tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya nilai tawar. Nah inilah yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi. Kalau terjadi maka hancur petani swadaya yang sebanyak 41% di Indonesia," jelasnya.