Jakarta, elaeis.co – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan ambisi besarnya untuk menjadikan daerah yang dipimpinnya sebagai raja sawit nasional.

Untuk mencapainya, ia akan memperbanyak pabrik pengolahan sawit dan mendorong hilirisasi hingga ke produk jadi. 

Keinginan ini diungkapkannya dalam seminar bertajuk "Membangun Diplomasi Sawit Indonesia yang Berdampak terhadap Peningkatan Fiskal Daerah" yang digelar secara hybrid oleh Kanwil DJPb Sumbar dan Kementerian Luar Negeri, Rabu (23/4).

“Ini kegiatan yang sangat positif. Apa yang disampaikan narasumber sejalan dengan keinginan kita untuk mendorong hilirisasi dan ekspor komoditas unggulan,” ujar Mahyeldi pada acara itu.

Dia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2024, Sumbar memproduksi 699,39 ribu ton minyak sawit mentah (CPO), mendominasi 79,65% dari total ekspor daerah. 

Hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar merupakan wilayah penghasil sawit, kecuali beberapa kota seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Kepulauan Mentawai.

Namun, dari potensi sebesar itu, jumlah pabrik pengolahan masih terbatas. Tercatat hanya ada 38 unit pabrik sawit yang tersebar di enam kabupaten. Terbanyak di Pasaman Barat (14 unit), disusul Dharmasraya dan Solok Selatan.

Menurut Mahyeldi, industri pengolahan ini belum cukup. “Itu kurang. Kita perlu menambah jumlah pabrik agar hilirisasi optimal. Bahkan, kalau bisa, kita genjot sampai produk jadi,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi bahwa langkah ini butuh kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah, pelaku usaha, hingga mitra luar negeri.

Fungsional Diplomat Ahli Madya Kemlu, Drs. Freddy M. Panggabean, mengingatkan tantangan global seperti perang dagang dan retaliasi yang bisa menghambat ekspor. Namun, ia yakin sinergi nasional dapat menjadi kunci sukses.

“Tidak ada yang tidak mungkin jika seluruh kekuatan bersatu. Ini yang kita dorong dalam diplomasi sawit,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa dalam lima tahun terakhir, ekspor sawit menyumbang devisa sebesar US$ 22–39 miliar, meski produksi stagnan di kisaran 51–54 juta ton.

Freddy menambahkan, informasi terkini tentang potensi daerah seperti Sumbar sangat dibutuhkan oleh Kemlu dan perwakilan RI di luar negeri sebagai bahan promosi. Maka dari itu, ia mendorong pemda menyusun regulasi yang pro-investasi.

“Kita perlu paket kebijakan yang tegas dan memudahkan berusaha. Kalau itu siap, minat investor akan meningkat,” pungkasnya.