Pekanbaru, elaeis.co - Usulan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Salim Ivo Mas Pratama (SIMP) masih menjadi polemik hingga saat ini. Pasalnya perusahaan kelapa sawit itu dituduh belum merealisasikan kewajibannya yakni pembangunan kebun sebesar 20% dari total lahan yang dikelola.

Beberapa aksi masyarakat mendesak realisasi itu juga telah dilakukan. Terakhir masyarakat dari Kecamatan Balai Jaya melakukan aksi cor kaki di depan Kanwil BPN Riau menolak perpanjangan HGU perusahaan tersebut.

Korsub Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Riau, Yeni Feranikan mengatakan pihaknya hingga kini belum memproses pengajuan perpanjangan HGU perusaan tersebut. Meski PT SIMP telah melengkapi dokumen terkait kemitraan plasma sebesar 20%.

"Saat ini PT Salim telah lengkapi dokumen awal, yaitu berupa usulan bupati dan akan diidentifikasi saat kita turun. Nanti itu kita lihat dari kepala desa, dinas terkait, dan bupati akan klarifikasi terkait kemitraan plasma dari perusahaan ini, apakah sudah sesuai atau tidak," ujarnya, Jumat (2/8).

Menanggapi rencana itu, Kuasa Hukum Masyarakat Indra L Siregar mengatakan jika merujuk pada Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, verifikasi atas tanah yang dimohonkan perpanjangan HGU-nya hanya bisa dilakukan apabila telah dipenuhi 2 hal. Pertama berkas dinyatakan telah lengkap oleh petugas dan kedua telah dibayar PNBP oleh pemohon.

"Dalam persolan ini, kelengkapan syarat yang diajukan PT. Salim Ivomas Pratama belum dinyatakan lengkap oleh petugas yang ditunjuk BPN dan bisa dipastikan juga belum ada pembayaran PNBP. Sehingga verifikasi tanah seharusnya juga belum dilakukan," terangnya kepada elaeis.co.

Namun pun demikian lanjutnya, jika BPN hendak turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian fakta di lapangan dengan dokumen yang dilampirkan PT. Salim Ivomas Prtama, hal tersebut suatu sikap responsif terhadap suara masyarakat.

"Kami meminta kepada BPN yang nantinya turun ke lapangan untuk bertindak transparan dan melibatkan peran serta masyarakat terutama perwakilan dari masyarakat yang menyuarakan aspirasinya di kantor BPN Riau kemarin," pintanya.