Bengkulu, elaeis.co - Masyarakat adat yang berdomisili di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu menolak hadirnya perkebunan kelapa sawit. Sebab, komoditi tersebut dinilai mengancam kelestarian pulau dan perusakan hutan milik masyarakat adat.

Pimpinan Kelapa Suku Pulau Enggano, Milson Kaitora menjelaskan pihaknya khawatir kelapa sawit dapat memicu rusaknya kelestarian kawasan hutan di Pulau Enggano. Untuk itu Ia menegaskan bahwa kelestarian dan perlindungan terhadap kawasan hutan milik masyarakat adat di Pulau Enggano harus menjadi prioritas. 

"Hampir seluruh masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dan pertanian," terangnya kepada elaeis.co, Kamis (4/9).

Kata Milson, larangan penanaman kelapa sawit ini sudah disepakati oleh seluruh masyarakat adat Pulau Enggano sejak 2009 silam. Namun sejak 2016 ada warga pendatang yang mulai menanami lahannya dengan kelapa sawit.

"Sesuai kesepakatan, maka kami minta kebun kelapa sawit yang ada dimusnahkan. Mulai dari bibit hingga tanaman yang sudah ada di lahan. Kemudian menindak tegas oknum pemerintah yang mendukung penanaman kelapa sawit itu," tegasnya 
 
Milson juga beharap pemerintah secepatnya mengesahkan larangan Budi daya kelapa sawit di Pulau Enggano. Sebab ada dikhawatirkan kerusakan ekologis terus meluas pada pulau yang dihuni sekitar 4.000 jiwa tersebut.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Enggano Mulyadi Kauno menambahkan pihaknya juga menolak adanya rencana pembangunan kebun seluas 15 ribu hektar okeh PT Sumber Enggano Tabarak 

"Demi kepentingan kehidupan masyarakat adat Enggano dan keberlanjutan wilayah adat Enggano yang kini mulai tergerus akibat perambahan, kami mendukung agar ada upaya serius dari pemerintah soal sawit di Pulau Enggano. Yakni segera sahkan larangan sawit di Pulau Enggano," tandasnya.