Jakarta, elaeis.co -  Akhir bulan lalu, persis 28 September, 660 orang anak muda dari berbagai pelosok Nusantara sumringah lantaran sudah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa penerima beasiswa sawit untuk kuliah di Kampus AKPY STIPER Yogyakarta, STIPAP Medan, Poltek Kampar (Riau), Poltek CWE Jawa Barat, LPP Yogyakarta atau Institut Teknologi Sains Bandung. 

Hanya saja, lebih dari jumlah itu justru terpaksa manyun dan bahkan menangis lantaran tidak dapat kesempatan mencicipi duit pungutan sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu. 

Data yang diperoleh elaeis.co menyebutkan bahwa dari 2.800 peserta yang mendaftar online, tak sampai separuh --- hanya 1.122 orang --- yang lolos mengikuti tes akademik. Dari jumlah ini, 220 musti rela terjungkal dari kompetisi lantaran yang diambil untuk ikut tes wawancara hanya 902 orang. 

“Kalau tahun lalu, wawancara adalah tes pamungkas dari semua tahapan. Tapi tahun ini enggak begitu. Semua dinas perkebunan di Indonesia --- 26 dinas --- masih harus memverifikasi mereka. Alhasil, 242 orang terpaksa terjungkal lagi. Sebab setelah diverifikasi, Panitia Seleksi dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjebun) Kementerian Pertanian kemudian mengumumkan bahwa hanya 660 orang peserta yang lulus. Semua berasal dari 26 provinsi,” cerita Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat Medali Emas Manurung, saat berbincang dengan elaeis.co, malam ini. 

Dari jumlah yang lulus tadi kata lelaki 48 tahun ini, sekretariat DPP Apkasindo kemudian mencoba mengelompokkan berdasarkan asal daerahnya. Hasilnya; Sumatera 84,6%, Jawa 2,6%, Kalimantan 9% dan Sulawesi-Papua hanya 3.8%. 

“Biar sebarannya enggak timpang, ke depan jumlah penerima beasiswa sebaiknya 1.200 orang. Dari jumlah itu, 50% nya D1. Lalu persentase minimum tiap propinsi dikunci, jadi, tidak semata-mata berdasarkan hasil tes atau skor nilai,” ayah dua anak ini bersaran.

Nah, soal pola dan syarat yang dipakai untuk seleksi beasiswa tahun ini kata Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini, jangan dipakai lagi. Terlalu mengada-ada dan ribet untuk ukuran beasiswa khusus. 

“Masak harus pakai rekomendasi teknis dari dinas kabupaten dan provinsi. Ini namanya mempersulit orang. Belum lagi harus jelas luas kebun dan kelompok tani bapaknya. Sudahlah ini dipenuhi semua, tak lulus pula. Kasihan anak orang dimain-mainkan begini,” rutuk Gulat.
 
Jangan-jangan di tahun depan kata Gulat, syarat kebun orang tua calon siswa harus di luar Kawasan Hutan dan ber-STDB dimasukkan. 

“Kalau Panitia dan BPDPKS mengatakan bahwa persyaratan itu tertuang dalam Permentan atau Kepdirjenbun, dirubah saja, itu saja kok repot. Duit beasiswa itu bukan APBN, jadi tolong lah jangan dibikin aneh-aneh. Kalau tahun depan masih ribet juga, kami petani sawit dari Sabang sampai Merauke telah sepakat akan memboikot beasiswa ini. Kami akan datangi BPDPKS dan Kementerian Pertanian biar kami saja yang melaksanakan proses seleksi itu, uang itu uang kami dan  kami berhak penuh untuk protes,” suara Gulat meninggi.

“Kami sangat berterimakasih program beasiswa ini ada, tapi kami menolak persyaratan yang tidak jelas dan tidak berdasar itu, dan tahun depan jangan sampai terulang lagi, kami Petani saja malu membaca persyaratan itu, terus-terusan kami di‘PHP’,” tegasnya. 

Tak hanya Gulat yang merutuk, sejumlah petani kelapa sawit di berbagai daerah juga seperti itu. “Orang mau sekolah kok syaratnya surat lahan dan harus ber-KTA koperasi atau Poktan. Yang semacam ini enggak ada korelasinya. Ini gaya penjajah untuk pribumi di zaman dulu” kata Terry Ansanay, pengurus DPW Apkasindo Papua. 

Uniknya, DPW Apkasindo Papua Barat sendiri justru tak mengikutkan anak-anaknya untuk seleksi beasiswa itu. “Miris kami menengok syarat beasiswa itu, keterlaluan. Makanya kami memutuskan memboikot dan tidak mengirimkan anak-anak kami ikut tes,” ujar Dorteus Paiki, Sekretaris DPW Apkasindo Papua Barat. 

Dari Kalimantan Barat, DPW Apkasindo setempat justru mendorong agar tahun depan Universitas Tanjungpura menjadi salah satu penyelenggara kuliah beasiswa itu untuk wilayah Kalimantan. 

“Mulai sekarang kami harus cepat-cepat berkoordinasi dengan para pihak terkait beasiswa ini. Kalau suara kami tak didengar juga, ya kami boikot,” ujar Ketua DPW Apkasindo Kalbar, Indra Rustandi. 

Sebetulnya, syarat-syarat yang dibikin untuk beasiswa sawit tahun ini, sudah diprotes oleh petani sejak sebelum proses seleksi dimulai. Tapi syarat itu tetap saja dipaksakan dengan alasan sudah tercantum dalam aturan. Ooalaaah....