Jakarta, elaeis.co – Kebijakan wajib Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 masih menuai pro dan kontra di kalangan pelaku industri kelapa sawit.

Di satu sisi, aturan ini dinilai mampu memperkuat cadangan devisa nasional. Tapi di sisi lain, banyak pihak khawatir beban pengusaha justru jatuh ke petani kecil.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan DHE merupakan strategi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. 

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan devisa ekspor dari sektor pertambangan (non-migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan disimpan selama 12 bulan di bank nasional dari sebelumnya hanya tiga bulan.

Pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu menambah cadangan devisa hingga 80 miliar dolar AS pada 2025, bahkan bisa menembus 100 miliar dolar bila dijalankan penuh setahun.

Meski bertujuan strategis, kebijakan ini dianggap buah simalakama bagi dunia usaha, khususnya sektor sawit. 

Direktur PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT), Ronny Hertantyo Raharjo, mengakui bahwa perpanjangan masa penahanan DHE dari tiga bulan menjadi dua belas bulan bukanlah perubahan kecil. 

“Untungnya, ada fleksibilitas. Dana dalam valuta asing bisa dikonversi langsung ke rupiah di bank yang sama, sehingga kebutuhan modal kerja tidak terlalu terganggu,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Rabu (27/8).

Namun dia menegaskan, tidak semua perusahaan sawit punya kemampuan adaptasi yang sama. Ribuan pelaku usaha skala menengah dan kecil bisa jauh lebih tertekan, terutama ketika harga komoditas global fluktuatif.

“Kalau eksportir terguncang, otomatis pabrik kelapa sawit (PKS) dan petani di bawahnya ikut terdampak,” tambahnya.

Kekhawatiran serupa muncul dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Dewan Nasional SPKS, Mansuetus Darto, menilai kebijakan ini berisiko menekan petani kecil. 

“Petani kecil tidak mengekspor langsung. Mereka menjual buah ke koperasi, tengkulak, atau PKS. Tapi kalau eksportirnya terguncang, PKS ikut terguncang. Ujungnya, petani bisa kesulitan panen,” tegas Darto.

Dia juga sepakat kebijakan DHE memang penting untuk menjaga cadangan devisa. Tetapi harus diimbangi dengan solusi fleksibel bagi pelaku usaha kecil dan menengah, seperti kredit modal kerja berbunga rendah atau insentif pajak. 

"Agar ketahanan ekonomi nasional tidak mengorbankan kesejahteraan petani rakyat," pungkasnya.