Jakarta, elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memastikan ketersediaan crude palm oil (CPO) di dalam negeri masih mencukupi untuk mendukung implementasi mandatori biodiesel B50 yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026.

Kebijakan B50 merupakan program pemerintah untuk meningkatkan campuran minyak sawit dalam bahan bakar solar menjadi 50 persen. Program ini menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyampaikan bahwa secara kapasitas produksi nasional, pasokan CPO masih berada pada level yang aman untuk memenuhi kebutuhan tambahan dari implementasi B50.

Ia menjelaskan, kebutuhan CPO untuk program biodiesel B50 diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan untuk konsumsi pangan domestik berada di kisaran 10 juta ton per tahun. Dengan demikian, total kebutuhan CPO dalam negeri diperkirakan mencapai sekitar 26 juta ton per tahun.

“Secara produksi, Indonesia masih mencukupi. Produksi CPO tahun 2025 berada di sekitar 51,6 juta ton,” ujar Eddy dalam keterangannya kepada elaeis.co, Senin (13/4). 

Meski demikian, GAPKI mengingatkan adanya sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga keseimbangan pasokan, terutama jika terjadi peningkatan permintaan ekspor CPO. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi alokasi bahan baku untuk kebutuhan biodiesel di dalam negeri.

Menurut Eddy, tekanan pada pasokan bisa muncul apabila ekspor meningkat signifikan tanpa diimbangi peningkatan produksi atau efisiensi distribusi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan.

Di sisi lain, implementasi B50 juga diperkirakan memberikan dampak terhadap struktur pasar CPO, termasuk pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Gapki menilai kebijakan ini berpotensi menjaga bahkan mendorong stabilitas harga di tingkat petani, meskipun tetap dipengaruhi kondisi pasar global.

“Dampaknya bisa positif bagi petani karena penyerapan dalam negeri meningkat. Namun harga tetap mengikuti dinamika global,” kata Eddy.

Sementara itu, pemerintah terus mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa uji coba B50 telah mencapai sekitar 60 hingga 70 persen.

Uji coba dilakukan pada berbagai sektor, termasuk kendaraan berat, kereta api, kapal, dan kendaraan umum. Pemerintah menargetkan seluruh tahap pengujian dapat diselesaikan pada Mei hingga Juni 2026 sebelum implementasi resmi dilakukan pada 1 Juli 2026.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan B50 merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional. Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

“Ini menjadi bagian dari strategi ketahanan energi nasional agar tidak terlalu bergantung pada impor BBM, khususnya solar,” ujarnya.

Pemerintah bersama pelaku industri saat ini masih melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan pasokan, infrastruktur, dan sistem distribusi biodiesel. Selain itu, sejumlah aspek teknis seperti kualitas bahan bakar dan kapasitas produksi juga terus diuji sebelum implementasi penuh dilakukan.

Program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel berbasis sawit yang sebelumnya telah berjalan, seperti B30 dan B35. Dengan peningkatan campuran menjadi 50 persen, kebutuhan CPO domestik diperkirakan akan meningkat signifikan.

Hingga saat ini, pemerintah menyatakan optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor.