https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Maksimalkan Potensi, Petani di Daerah ini Butuh Peningkatan Kapasitas

Maksimalkan Potensi, Petani di Daerah ini Butuh Peningkatan Kapasitas

Perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu. Foto: Yahya/elaeis.co


Pasir Pangaraian, elaeis.co - Rokan Hulu (rohul) tercatat menjadi kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit rakyat terluas di Provinsi Riau. 

Saat ini luas perkebunan sawit rakyat di Riau mencapai 1.529.012 hektare, 293.745 hektare diantaranya berada di Rohul yang dikelola oleh 77.077 petani. 

Menurut data dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rohul, total luas perkebunan sawit di daerah itu saat ini mencapai 553.000 hektare dengan 49 Pabrik Kelapa Sawit (PKS). 

Ini menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas strategis bagi Pemkab Rohul dalam upaya menyejahterakan masyarakatnya. Bahkan perkebunan sawit secara umum menjadi faktor kunci yang membuat pertumbuhan ekonomi Rohul yang terbesar ke-2 se-Provinsi Riau, sekitar 5,56 persen per tahun.

Namun potensi perkebunan sawit di Rohul masih memiliki banyak tantangan. Itu sebabnya Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawitc(PPSKS) Kabupaten Rohul terus mendorong petani sawit swadaya untuk meningkatkan kapasitasnya serta mengikuti praktik perkebunan sawit berkelanjutan.

Ketua PPSKS Rohul, Iksan, mengatakan, selama ini ada beberapa kendala yang dialami para petani di daerah itu. Pertama, pemahaman petani terhadap praktik budidaya perkebunan yang masih rendah sehingga menyebabkan produktivitas TBS masih rendah.

Kedua, banyak petani yang belum memiliki kelembagaan (Gapoktan, koperasi). Kemudian pada lokasi asesment hanya 39 persen petani yang dapat langsung menjual TBS ke pabrik, sementara 61 persen lagi petani masih menjual TBS kepada perantara. 

"Sehingga harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan harga yang sudah ditetapkan pemerintah," sebutnya kepada elaeis.co, Rabu (6/7).

Ketiga, banyak kebun sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seperti kawasan HPK. Hal ini menyulitkan petani masuk dalam sistim sertifikasi ISPO dari pemerintah.

Ke empat, lemahnya pengetahuan petani tentang HCV (High Conservation Values) atau nilai konservasi tinggi yang saat ini menjadi isu di internasional.

Iksan meminta pemerintah daerah bersama sektor swasta, kelembagaan petani kelapa sawit, asosiasi petani kelapa sawit, asosiasi pengusaha kelapa sawit (GAPKI), dan lembaga non pemerintah (NGO), bisa bekerja sama meningkatkan kapasitas petani sawit.

"Saya pikir, jika kita kerja sama dan masing-masing stakeholders bisa mendukung dan bekerja pada wilayah masing-masing, pasti akan terwujud industri kelapa sawit di Rohul yang lebih berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan kita terus mendorong para petani untuk mendapatkan sertifikasi," katanya.

 

Komentar Via Facebook :