https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Legalitas Lahan Jadi Kendala Utama Sertifikasi ISPO

Legalitas Lahan Jadi Kendala Utama Sertifikasi ISPO

Dida Gardera, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian. foto: ist.


Jakarta, elaeis.co – Pemerintah terus menguatkan komitmennya dalam memperluas sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar mencakup seluruh rantai pasok industri kelapa sawit, dari hulu ke hilir. Sorotan besar kini tertuju pada satu hal krusial, yakni legalitas lahan.

Pasalnya, masih ditemukan sejumlah lokasi perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan, meski tengah dalam proses sertifikasi ISPO. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius jika tidak segera diselesaikan secara tuntas dan transparan.

“Beberapa lokasi yang tengah dalam proses mendapatkan ISPO, ternyata masih berada dalam kawasan hutan. Kita harus pastikan semua data dari Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, dan pihak terkait lainnya lengkap dan terverifikasi,” ujar Dida Gardera, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian, dalam keterangannya dikutip Senin (28/7).

Menurutnya, legalitas lahan adalah fondasi utama dari penerapan ISPO. Jika hal ini tak beres, maka prinsip keberlanjutan yang menjadi semangat utama ISPO bisa goyah dan menimbulkan pertanyaan dari komunitas internasional, termasuk negara-negara tujuan ekspor sawit Indonesia.

Peringatan keras pemerintah soal kebun sawit di kawasan hutan bukan tanpa alasan. Di era keterbukaan data dan pengawasan global yang semakin ketat, eksistensi perkebunan ilegal di kawasan hutan bisa menjadi batu sandungan besar bagi Indonesia. Apalagi, regulasi global seperti EUDR (EU Deforestation Regulation) makin memperketat syarat-syarat keberlanjutan produk pertanian dan kehutanan.

Maka tak heran, pemerintah bersikap tegas.
“Semua lahan yang akan masuk skema ISPO harus benar-benar berada di luar kawasan hutan dan sesuai aturan,” tegas Dida.

Menariknya, sistem sertifikasi ISPO kini tak cuma menyasar kebun sawit atau perusahaan besar. Pemerintah telah mendorong ISPO menjangkau sektor hilir, termasuk produk-produk yang akrab di dapur rumah tangga, minyak goreng, sabun, sampo, dan lain-lain.

“Ke depan, sertifikasi ISPO harus mencakup keberlanjutan dari semua lini. Termasuk dari mana produk itu berasal, apakah dari petani perempuan, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” tambahnya.

Dengan pendekatan ini, ISPO tak lagi jadi urusan pabrik dan kebun saja, tapi sudah menyentuh keseharian konsumen. Produk sawit yang digunakan di kamar mandi atau dapur diharapkan punya jejak keberlanjutan yang jelas, dari kebun sampai ke rak supermarket.

 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :