Sumut, elaeis.co - Sebagai upaya penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat Sari Rejo dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), pemerintah telah mencanangkan pemindahan Landasan Udara Soewondo ke Landasan Udara Tandem di wilayah Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto didampingi Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN), M. Ghani, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara Askani serta perwakilan dari TNI AU meninjau lokasi yang direncanakan sebagai tempat pengganti Landasan Udara Soewondo.

Lanud tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 1.170 hektare yang saat ini masih menjadi lahan perkebunan untuk produksi sawit dan tebu yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

"Luas total 1170 hektare milik PTPN II, namun penyelesaiannya akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama 600 hektare untuk pembangunan Lanud (Pangkalan TNI Angkatan Udara, red), sisanya sebagai pencadangan untuk keperluan perluasan," terang Menteri ATR/Kepala BPN usai peninjauan di Landasan Udara Soewondo, Kamis kemarin.

Menurut Hadi Tjahjanto, pemilihan lokasi pemindahan Landasan Udara Soewondo ke wilayah Hamparan Perak merupakan keputusan yang tepat. Sebab, lokasi yang dipilih memiliki letak yang memenuhi standar keamanan penerbangan.

Namun, ia mengungkapkan, lahan yang dicanangkan akan menjadi Landasan Udara Tandem masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) aktif dan masih ditanami kelapa sawit serta tebu.

"Proses (pemindahan) akan tetap dilakukan, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Demi mendukung jalannya pembangunan Landasan Udara Tandem, Hadi Tjahjanto menuturkan, telah bersepakat untuk bekerja sama dengan TNI AU dalam melakukan penjagaan terhadap lahan yang akan dibangun, sehingga seluruh tahapan pembangunan landasan udara bisa berjalan lancar.

"Kita bersama TNI AU perlu menjaga lahan tersebut dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa lahan itu akan dibangun pengganti Landasan Udara Soewondo," pungkasnya.