https://www.elaeis.co

Berita / PSR /

Kriteria Penerima PSR Mengeksklusi Sebagian Petani Sawit

Kriteria Penerima PSR Mengeksklusi Sebagian Petani Sawit

Progran peremajaan sawit rakyat (PSR) dijalankan untuk meningkatkan produktivitas. Foto: Pemkab Aceh Utara


Jakarta, elaeis.co - Syarat penerima Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dinilai terlalu memberatkan bagi sebagian petani.

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mengatakan, meskipun tujuannya baik, beratnya kriteria yang harus dipenuhi menyebabkan sebagian petani tidak bisa mendapatkan program tersebut.

"Hanya berdampak bagi sebagian masyarakat yang memenuhi persyaratan," katanya melalui keterangan resmi Setjen DPR RI, Minggu (20/11).

"Terkait dengan PSR. Tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan dana tersebut. Beberapa kriteria itu sendiri sebenarnya baik tujuannya, namun itu akan mengeksklusi atau mengeluarkan sebagian masyarakat," tambahnya.

Menurutnya, diantara kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan Program PSR adalah surat keterangan di luar kawasan hutan, surat keterangan bukan di atas lahan gambut, dan surat keterangan tidak tumpang-tindih dengan HGU. Kriteria itu tidak memberikan kesempatan bagi sebagia kelompok petani.

"Tentunya kan hanya yang bisa memenuhi kriteria yang punya kesempatan untuk mendapatkan dana PSR itu. Kalau lahannnya termasuk yang tiga kriteria tersebut, otomatis tidak bisa menerima," imbuhnya.
 
Karena anggaran BPDPKS berkaitan dengan dana pungutan ekspor, menurut Sihar, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor harus melihat dan menyinergikan dengan kondisi di lapangan.

"Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian atau kerancuan. Di lapangan banyak pihak yang terlibat. Kakau kita ingin ekspor, tentu ada perjanjian dengan importir, perlu ada kapal pengangkutan, lalu perlu ada antrian di pelabuhan. Ini semuanya ada komponen-komponen biaya yang sudah fixed, yang sudah pasti ketika kontrak jual beli tersebut sudah ditandatangani kedua belah pihak. Kketika ada kebijakan yang overlapping dengan kondisi di lapangan, maka akan menimbulkan ketidakpastian" paparnya.

Itu sebabnya dibutuhkan sinergitas di lapangan dengan kebijakan-kebijakan yang perlu dikomunikasikan lebih dekat, agar data yang digunakan valid, akurat dengan kondisi pasar, dan kerancuan pun bisa ditiadakan.
 
"Dengan demikian ekspor bisa kita dorong sekaligus dan bisa juga kita tahan, tergantung kebutuhan CPO untuk minyak goreng. Ini juga akan berakibat pada harga tandan buah segar daripada masyarakat. Ini pula yang akan nanti membuat masyarakat mengambil keputusan bagi dirinya apakah akan mendaftar sebagai peserta penerima PSR atau tidak," katanya.

Dengan demikian, Sihar meminta agar BPDPKS dapat membuat suatu kebijakan yang bisa diprediksi dan diantisipasi. Sehingga ada perencanaan yang cukup panjang dan memberikan waktu bagi banyak pihak untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan, baik perubahan kebijakan, maupun perubahan di lapangan.

"Karena sawit ini juga rentan terhadap harga soybean (kedelai), terhadap harga minyak dunia. Jadi, banyak faktor yang bisa mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan di lapangan," tandasnya.

Di sisi lain, terkait sosialisasi dana PSR dari BPDPKS kepada pemerintah daerah, Sihar meyakini bahwa hal tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hanya saja, menurutnya, domisili masyarakat tersebar tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pelosok-pelosok desa. Sehingga, dirinya meminta sosialisasi di tingkat pelosok dapat dimaksimalkan.

"Yang di tingkat desa ini masih banyak lagi. Bahkan mereka mungkin sulit dijangkau karena sibuk bekerja di lapangan. Jadi sosialisasi perlu lebih sering, supaya nanti tersampaikan dari mulut ke mulut," sebutnya.
 

Komentar Via Facebook :