Gorontalo, elaeis.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai turun tangan membenahi tata kelola perkebunan kelapa sawit di Gorontalo. Langkah ini bukan operasi tangkap tangan, tapi gerakan besar untuk menciptakan sektor sawit yang transparan, adil, dan bebas praktik korupsi.

Kegiatan ini juga jadi bagian dari program andalan KPK, yakni Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), yang tahun ini fokus pada sektor sawit. 

Dalam rapat koordinasi di Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo, Rabu (12/11), Penanggung Jawab (PIC) KPK Wilayah Sulawesi Selatan, Epa Kartika, menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar pengawasan, tapi pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir.

“KPK ingin berdiri di tengah: pelaku usaha dapat kepastian dan iklim usaha yang sehat, sementara pemda menjalankan hak dan kewajibannya. Target kami sampai semester satu 2026, semua data harus lengkap,” tegas Epa.

Fokus KPK tajam yakni izin usaha, pajak, kewajiban plasma, dan pengelolaan limbah. Setiap perusahaan sawit di Gorontalo wajib punya izin lengkap, mulai dari IUP, HGU, hingga izin lingkungan. Mereka juga harus membangun kebun plasma minimal 2 persen, menjalankan CSR, serta membayar pajak dengan tertib.

Sementara itu, pemerintah daerah (pemda) punya peran penting dalam pengawasan dan pendataan. Pemda wajib memastikan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat berjalan sesuai aturan, serta memperbarui laporan data perizinan dan produksi. Langkah ini jadi kunci untuk mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil sawit ke kas daerah.

Epa mengingatkan, kolaborasi tiga pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, jadi fondasi penting agar sistem sawit di Gorontalo benar-benar bersih dan berkeadilan.

Sebagai langkah awal, KPK telah menerima data awal dari Pemprov Gorontalo terkait tiga daerah penghasil sawit utama: Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato. Data itu mencakup aspek perizinan, lingkungan, sosial, dan perpajakan, dan akan segera diverifikasi melalui kunjungan lapangan langsung.

“Masih banyak data perusahaan yang belum lengkap. Kami ingatkan semua pihak untuk terbuka dan bekerja sama. Bersih-bersih sawit ini tujuannya bukan menghukum, tapi memperbaiki sistem agar adil untuk semua,” ujar Epa.

Dengan langkah tegas ini, KPK ingin memastikan sawit Gorontalo tumbuh sehat, berkelanjutan, dan jauh dari praktik curang.