Jakarta, elaeis.co - Komisi IV DPR RI menerima audiensi sejumlah LSM pemerhati hutan, yakni Yayasan Auriga Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) di Senayan, Jakarta.
 
Audiensi tersebut mengusung isu terkait data dan temuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kalimantan Timur (kaltim) yang rencananya akan ada pelepasan kurang lebih 700 ribu hektar kawasan hutan. Hal itu memicu kekhawatiran pada dampak deforestasi yang ditimbulkan.
 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budi Satrio Djiwandono, menegaskan bahwa isu yang disampaikan oleh LSM yang hadir akan menjadi perhatian khusus bagi komisi IV DPR RI yang juga membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Isu pelepasan hutan ini tidak bisa kita anggap enteng, anggap sepele, apapun itu tujuannya,” tandasnya lewat keterangan resmi, Kamis (13/7).
 
Ia menilai, meski pemanfaatan hutan memiliki tujuan tertentu, pemerintah harus memperhatikan dengan detail dan saksama dampaknya. Jangan membiarkan ekosistem-ekosistem esensial atau hutan-hutan yang mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia ikut terdampak, terdegradasi seperti yang sudah banyak terjadi.
 
“Ini yang kita sebagai Komisi IV DPR RI dan saya pribadi, mempunyai kepedulian dan concern terhadap permasalahan ini,” tegasnya.
 
Menanggapi kekhawatiran akan adanya kepentingan terselubung seperti pemutihan atas usaha tambang ataupun perkebunan sawit, dirinya pun mengaku hal tersebut juga menjadi perhatian Komisi IV DPR RI agar celah-celah yang berpotensi untuk hal tersebut dapat diminimalisir.
 
Maka dari itu, dirinya berharap pembangunan ekonomi yang akan datang harus memperhatikan isu-isu keberlanjutan (sustainability) guna menjaga keberlangsungan alam dan hutan Indonesia. Keanekaragaman hayati ekosistem alam yang begitu kaya di Indonesia, menurutnya, harus diperhatikan guna menjaga eksistensi kehidupan manusia.
 
“Kita ingin pembangunan ekonomi itu berjalan, rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi dan mendapatkan kesempatan kerja. Tapi di saat yang sama kita juga harus menjaga aset-aset bangsa ini. Karena aset-aset inilah yang menjadi masa depan kita juga nantinya,” tutupnya.