Jakarta, elaeis.co - Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) menggelar webinar bertajuk Pembelajaran Kunci dari Implementasi Pendekatan Yurisdiksi untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan. Acara ini mendapat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) serta difasilitasi oleh UNDP Indonesia.

Webinar ini membahas bagaimana pendekatan yurisdiksi dapat diterapkan dalam tata kelola kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Moch Edy Yusuf, menegaskan bahwa keberlanjutan dalam industri kelapa sawit membutuhkan integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pendekatan yurisdiksi bukan hanya soal pemenuhan standar keberlanjutan, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang inklusif dan adil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” jelasnya dalam keterangannya dikutip Rabu (9/4).

Dr. Aretha Aprilia, Head of Nature, Climate & Energy Unit UNDP Indonesia, menegaskan komitmen UNDP dalam mendukung praktik keberlanjutan di sektor kelapa sawit. “Melalui kerja sama dengan berbagai mitra, kami berharap pendekatan yurisdiksi dapat menjadi model efektif untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial dalam rantai pasok kelapa sawit,” sebutnya.

Diskusi dalam webinar ini menghadirkan berbagai perspektif dari narasumber lintas sektor, Anang Noegroho, Perencana Ahli Utama Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai target keberlanjutan.

“Kebijakan berbasis yurisdiksi dapat menjadi solusi strategis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan,” ujarnya.

Dr. M. Windrawan Inantha, Deputy Director of Market Transformation (Indonesia) dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), menjelaskan bahwa sertifikasi RSPO mendukung pendekatan yurisdiksi dengan mendorong industri lebih proaktif dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

“Pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global,” tukasnya.

Budi Purwanto, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Seruyan, membagikan pengalaman daerahnya dalam menerapkan pendekatan yurisdiksi. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.

“Kami melihat bahwa keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan mampu menciptakan solusi konkret dalam pengelolaan lahan dan produksi kelapa sawit yang lebih berkelanjutan,” ungkapnya.

Melalui webinar ini, para pemangku kepentingan sepakat bahwa pendekatan yurisdiksi merupakan strategi holistik dalam mengatasi tantangan keberlanjutan di sektor kelapa sawit.

Dengan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, diharapkan Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai produsen kelapa sawit berkelanjutan di tingkat global.