Medan, elaeis.co - Kondisi industri perkebunan kelapa sawit saat ini sedang tidak baik-baik saja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, dalam acara 9th Indonesia Palm Oil's Stakeholder (IPOS) Forum di Santika Dyandra Hotel Medan, Kamis (30/5/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur Sumut Hasanuddin, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting.

Lalu, Kepala bidang Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Ahmad Maulidzal Sutawijaya, Togu Rudianto Saragih dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan).

Selanjutnya, Ketua Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Winarna, Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung, para pengusaha dan petani sawit, dan sejumlah mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai kampus sawit di Medan.

Kata Eddy Martono, kondisi minyak sawit di luar negeri sedang menghadapi kampanye negatif dari berbagai pihak yang antisawit.

“Juga ada EUDR, regulasi antideforestasi dari pihak Uni Eropa yang akan dihadapi oleh Indonesia dan para produsen sawit dari negara lainnya,” kata Eddy.

Sementara di dalam negeri, perkebunan sawit sedang menghadapi ancaman hukum, seperti soal UUCK, terutama terkait Pasal 110 A dan B yang terkait dengan kawasan hutan.

Di sisi lain, kata dia, masalah kemitraan dan fasilitas kebun sawit bagi masyarakat juga menjadi peraoalan tersendiri sehingga kerap menimbulkan konflik antara pengusaha sawit dan masyarakat.

Masalah lainnya, beber Eddy, adalah kehadiran pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun. Ia memastikan GAPKI tidak menentang keberadaan PKS tanpa kebun.

"PKS tanpa kebun juga sudah membantu serap TBS petani.Tetapi kami minta seharusnya ada kepastian hukum atau verifikasi regulasi," kata dia.

Sebab, pihaknya melihat di kementerian tertentu tidak ada regulasi yang mengatur perizinan PKS tanpa kebun, namun di OSS justru memungkinkan adanya PKS tanpa kebun.

Eddy Marrono Menyebutkan GAPKI berharap adanya kepastian hukum dan regulasi dalam industri sawit, baik di pusat maupun nasional.

“Kami tegaskan bahwa GAPKI tidak pernah menentang regulasi Pemerintah. GAPKI justru siap berkolaborasi dengan Pemerintah dalam memajukan industri sawit nasional,” tegas Eddy Martono. Ketua Umum GAPKI.