Merauke, elaeis.co - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Merauke, Al Maratus Solikah didamping Ketua Komisi B Lucas Patrauw memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas gagal panen di wilayah tersebut.
RDP kali ini menghadirkan Kepala Dinas Pertanian Yosefa Loise Rumaseu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Marta Bayu dan Kepala Bulog Merauke, Firman Mando.

Dewan mempertanyakan solusi gagal panen yang terjadi tiga tahun berturut-turut di Kabupaten Merauke, ketersediaan pangan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, mengingat harga beras di Merauke semakin mahal.

"Saat ini banyak petani kita yang keluhkan gagal panen. Selain karena faktor cuaca juga karena hama yang berdampak pada penurunan produksi dan ketersediaan stok serta harga beras naik. Belum lagi petani kesulitan membayar kredit di bank," kata Lucas Patrauw di rapat tersebut.

Dinas terkait diminta segera melakukan kajian serta mencarikan solusi supaya persoalan gagal panen tidak menjadi momok bagi petani dan membuat mereka takut menanam padi lagi. "Langkah antisipasi gagal panen harus dilakukan agar petani tetap bertahan dan semangat mengolah lahan sawah," kata Anggota Dewan, Prayogo.

Kadis Pertanian Merauke, Yosefa menyebutkan bahwa pihaknya punya kebutuhan prioritas untuk mendukung peningkatan produktifitas pangan padi di Merauke. Pertama, harus didukung penyuluh yang berkualitas.

"Merauke memiliki 56 penyuluh, delapan diantaranya sudah pensiun, sementara untuk perekrutan hanya dilakukan di tingkat pusat. Seharusnya, satu kampung memiliki satu penyuluh, sementara jumlah yang ada masih sangat jauh dari yang dibutuhkan. Meski persoalan ini sudah dibawa ke pusat, sayangnya belum ada tindak lanjut," paparnya.

Kedua, di Merauke belum punya produsen benih khusus padi, oleh dinas sudah melakukan tindakan dalam rangka pemenuhannya seperti pembuatan aplikasi dan petugas pengawas sertifikat.

Ketiga, minimnya petugas pengamat hama. Dari empat orang, tiganya sudah masuk masa pensiun dan tertinggal satu saja dengan jangkauan pelayanan untuk satu provinsi di Papua Selatan.

Untuk menjaga pangan Merauke tetap aman, katanya, perlu menjaga pintu keluar masuk di wilayah selatan khususnya di Merauke agar keluar masuknya beras diawasi secara terpadu.

Terkait penyaluran pupuk subsidi, oleh dinas telah mengatur dan memverifikasi data sehingga penerima manfaat harus sesuai lokasi tempat tinggal. "Sebab sebelumnya masih terjadi lompatan dari distrik satu ke ditarik lain," ungkapnya.

PH (Potential Hydrogen) tanah di Merauke sangat rendah. Diplomat kesuburan tanah yang sebelumnya pernah dilakukan, kini tidak lagi diterapkan. Sehingga dinas sedang berupaya mencarikan solusi sebagai upaya lain untuk meningkatkan kesuburan tanah.

"Kami sedang menggodok kajian limbah minyak kelapa sawit dari perusahaan Crude Palm Oil (CPO) yang berinvestasi di Papua Selatan. Jika nanti limbah sawit mampu meningkatkan kesuburan tanah, maka dinas akan masukan dalam program kerja," tambahnya.

Dia menegaskan bahwa di atas kertas, produksi beras Merauke masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat apa lagi masuk musim panen kedua ini.

"Beras Merauke tidak menurun, karena dari perhitungan kami, cukup untuk Merauke. Makanya kita harus menjaga pintu keluar. Kalau pintu keluar masuk tidak dijaga maka persoalan pangan di Merauke terus terjadi. Mari kita jaga secara terpadu," tukasnya.