https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Keran Ekspor Tak Kunjung Dibuka, Pengangguran Diprediksi Meningkat

Keran Ekspor Tak Kunjung Dibuka, Pengangguran Diprediksi Meningkat

Sekertaris Jenderal DPP Apkasindo Perjuangan Sulaiman H Andi Loeloe (baju putih).


Jakarta, elaeis.co - Beberapa hari belakangan, sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di daerah sudah menghentikan pembelian TBS milik petani dengan alasan stok CPO melimpah. Bahkan tangki penyimpanan juga sudah penuh.

Kondisi ini dikhawatirkan petani akan terjadi merata ke seluruh sentra kelapa sawit di Indonesia, jika pemerintah tidak kunjung membuka larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng yang digadang-gadang sebagai biang keroknya.

Selain Riau yang diprediksi hanya bertahan hingga 2 pekan mendatang, tangki penimbunan CPO di seluruh PKS di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) juga diperkirakan hanya dapat bertahan hingga 10 hari ke depan.

"Ini yang membuat petani khawatir bahkan was-was," ujar Sekertaris Jenderal DPP Apkasindo Perjuangan Sulaiman H Andi Loeloe saat berbincang bersama elaeis.co, Senin (16/5).

Menurutnya jika PKS menghentikan pembelian TBS maka dampaknya akan semakin luas. Bukan hanya petani, namun sejumlah lini juga menjadi korban kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan diprediksi angka pengangguran akan semakin meningkat.

Setelah petani terdampak maka lini buruh pekerja di perkebunan kelapa sawit akan menjadi korban berikutnya. Sebab pekerjaan mereka otomatis tidak ada, seperti proses panen, muat, bahkan juga transportasi pengantaran akan mandek.

"Nah, proses produksi berhenti, maka juga akan terdampak terhadap pedagang yang biasanya menjadi tempat nongkrong para petani dan buruh tadi. Akhirnya perekonomian menurun," katanya.

Selanjutnya, jika tangki timbun CPO di PKS penuh dan tidak dapat celah untuk mengeluarkan, maka proses produksi pasti akan dihetikan. Dalam kondisi itu maka tidak ada pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh para karyawan. Selanjutnya otomatis perusahaan akan mengambil kebijakan merumahkan para pekerjanya. 

"Maka putuslah mata pencaharian para pekerja. Ekonomi memburuk. Maka itu kita minta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan itu. Atau malah membuka keran ekspor dengan mencabut kebijakan tersebut," tandasnya.

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :