Kepahiang, elaeis.co - Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, menggelar rapat koordinasi dan pembentukan tim penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di Kabupaten Kepahiang. Acara yang berlangsung di aula Command Center Pemda Kepahiang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kepahiang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, dan dinas-dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Kepala Dinas Pertanian, Ir. Taufik, menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Kepahiang memiliki luas kebun kelapa sawit seluas 330 hektar. Perkebunan sawit tersebar di Kecamatan Bermani Ilir, Seberang Musi, Tebat Karai, Kepahiang, dan Ujan Mas. 

Menurutnya, rencana aksi daerah ini akan memuat tentang pendataan ulang lahan kelapa sawit dan program perlindungan sosial masyarakat yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, seperti jaminan sosial dan kesehatan (BPJS).

"Tujuan akhir pertemuan ini adalah bagaimana menyusun dokumen rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, untuk menyamakan pemahaman dan persepsi dalam pembudidayaan kelapa sawit ke depannya," jelas Taufik dalam keterangan resmi Diskominfo Kepahiang dikutip Sabtu (7/12).

Sementara itu, Hartono menjelaskan bahwa penyusunan RAD KSB ini sangat penting untuk memastikan sektor kelapa sawit di daerah tersebut dapat terus berkembang dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

"Ini merupakan peluang dan tantangan agar perkebunan kelapa sawit tidak mengurangi kualitas lingkungan yang ada, yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Produk perkebunan ini dapat memberikan harapan dan masa depan bagi petani," ujarnya.

Diinformasikan juga bahwa di Tahun Anggaran (TA) 2024 ini Kabupaten Kepahiang mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit mencapai Rp16,3 miliar. Sejauh ini DBH sawit baru ditransfer triwulan pertama Rp2,2 miliar dan triwulan kedua sebesar Rp1,9 miliar sehingga masih tersisa Rp12,2 miliar yang belum terealisasi.