Pekanbaru, elaeis.co - Ketua Aspek-PIR Riau, Sutoyo menyampaikan kenaikan dana PSR menjadi Rp60 juta per hektar sudah lama ditunggu-tunggu oleh petani. Sebab petani merasa dana hibah Rp30 juta per hektar tidak cukup untuk peremajaan kebun sawit.

"Sebenarnya PSR ini tidak hanya bicara tentang kepentingan peremajaannya saja, tapi ada banyak hal yang juga perlu diperhatikan. Misalnya anggaran yang harus dikeluarkan petani sebelum dan sesudah direalisasikannya dana PSR oleh BPDPKS," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (28/2).

Sutoyo menjelaskan dana hibah sebesar Rp30 juta per hektar hanya sampai pada tahap Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) ke-2. Itu pun jika dilakukan secara hemat. Sementara memasuki tahap TBM 3 sampai tanaman menghasilkan, petani butuh dana pendamping.

Kebutuhan dana pendamping itu lanjut Sutoyo, akan mudah dipenuhi petani jika memiliki tabungan. Namun jika tidak ada, mau tidak mau petani harus melakukan pinjaman ke bank. Sedangkan pengajuan pinjaman jika tidak memiliki avalis, maka juga tidak dapat dipenuhi oleh pihak bank tersebut.

"Artinya kondisi itu akan menyulitkan petani dan kelembagaan petani itu sendiri. Tapi kalau dana PSR sebesar Rp60 juta per hektar, diprediksi akan bertahan sampai tanaman menghasilkan. Artinya petani tidak perlu melakukan penjualan ke bank jika tidak memiliki dana pendamping tadi," paparnya.

Sutoyo berharap, penambahan dana hibah itu segera terealisasi sehingga membantu petani dalam meremajakan kebun kelapa sawitnya. Tentu ini juga perlu didukung dengan penyederhanaan syarat pengajuan PSR.

"Jika syarat pengajuan disederhanakan maka tidak menutup kemungkinan minat petani untuk ikut psr tinggi. Jika sudah begitu, target PSR nasional pasti tercapai, produksi meningkat dan kesejahteraan petani semakin terjamin," bebernya.

"Intinya kita menyambut baik usulan penambahan dana psr ini. Sebab tidak sedikit kebun kelapa sawit yang sudah berusia tua dan perlu diremajakan saat ini. Baik itu kebun plasma maupun kebun petani swadaya," imbuhnya.