Jakarta, elaeis.co - Aspek-PIR Indonesia turut berkomentar terkait adanya delapan pabrik kelapa sawit yang terancam dicabut izin operasinya di wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar).

Pabrik-pabrik tersebut dinilai telah melanggar aturan yang ada. Seperti tidak memiliki kebun dan tidak bermitra dengan petani.

"Kalau hanya di cabut justru tidak menyelesaikan masalah. Sebab petani sekitar akan kebingungan menjual hasil kebunnya," kata Ketua Umum Aspek-PIR Indonesia, Setiyono saat berbincang dengan elaeis.co, Jumat (6/1).

Jika begitu kata Setiyono, bukan solusi yang timbul, namun justru menambah masalah baru. Solusi terbaik menurutnya adalah kemitraan. Pabrik diberikan waktu untuk memperbaiki kemitraan tersebut.

"Pemerintah harus tegas bahkan memaksa perusahaan untuk bermitra dengan petani, terutama di lingkungan pabrik beroperasi," imbuhnya 

Sejatinya lanjut Setiyono, kepemilikan kebun sendiri adalah syarat wajib pendirian pabrik. Dimana dalam Permentan diatur pabrik harus memiliki kebun sendiri. Atau paling tidak bermitra dengan petani.

"Kemungkinan dulu ada kemitraan saat mengurus izin operasi. Tapi tidak berlanjut dengan beberapa masalah yang muncul. Namun saat ini terjadi permasalahan lagi," paparnya.

Meski begitu, jika pabrik masih bermanfaat bagi petani sekitar, tidak menjadi masalah. Untuk itu pemerintah harus mencarikan solusi yang saling menguntungkan bagi petani maupun perusahaan.

"Solusi terbaik, menurut saya tetap kemitraan. Pabrik harus dipaksa bermitra dengan petani," tandasnya.