Bogor, elaeis.co - Rencana Kementerian Pertanian (Kementan) memperluas perkebunan kelapa sawit hingga 600.000 hektare pada 2026 memicu kritik pedas dari para pakar. 

Ekspansi besar-besaran ini terdiri dari 400.000 hektare untuk perkebunan plasma petani rakyat dan 200.000 hektare perkebunan inti yang dikelola BUMN atau swasta.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan, Baginda Siagian, menyebut bahwa BUMN seperti PT Agrinas Palma dan Palm Co akan memimpin pengelolaan lahan inti. Namun, jika menemui kendala, pengelolaan bisa dialihkan ke perusahaan swasta. 

Tujuan ekspansi ini, menurut Kementan, untuk mendukung produksi turunan minyak sawit mentah (CPO) untuk oleopangan, oleokimia, hingga biodiesel, termasuk pemenuhan mandatori B50.

Meski begitu, rencana ini mendapat sorotan tajam dari akademisi. Kepala Pusat Studi Agraria LRI Sosek IPB University, Bayu Eka Yulian, menilai langkah Kementan sebagai kemunduran dalam konteks keberlanjutan. Menurutnya, memperluas lahan untuk meningkatkan produksi adalah pendekatan lama ala Orde Baru.

“Di tengah kemajuan teknologi dan praktik pertanian modern, masih pakai cara lama dengan membuka lahan baru itu justru mundur,” tegas Bayu. Selasa (18/11). 

Ia menekankan, membuka kebun sawit baru bukan satu-satunya jalan untuk memenuhi permintaan pasar.

Bayu juga memperingatkan risiko alih fungsi lahan. Sebagian besar ekspansi kemungkinan akan masuk ke Areal Penggunaan Lain (APL), yang bisa menimbulkan konflik dengan sektor pertambangan, pertanian lain, perumahan, dan infrastruktur. 

“APL kita cuma 27 persen, sisanya 63 persen kawasan hutan. Kalau lahan sudah habis, saya khawatir ekspansi akan merambah hutan lagi, deforestasi kembali terjadi,” ujarnya.

Selain itu, Bayu menyoroti produktivitas petani rakyat yang masih rendah. Menurutnya, banyak pekebun mandiri belum menerapkan praktik Good Agriculture Practices (GAP) yang benar. 

Alih-alih membuka lahan baru, peningkatan hasil dari lahan yang ada melalui intensifikasi dan modernisasi seharusnya jadi prioritas.

“Kalau terus mengikuti permintaan pasar dengan ekspansi tanpa batas, kita akan terjebak dalam lingkaran tak berujung. Justru yang perlu diperhatikan adalah kualitas produksi dan keberlanjutan lingkungan,” tambah Bayu.

Rencana membuka 600 ribu hektare ini diprediksi bakal memicu debat panas di masyarakat. Para pakar dan aktivis lingkungan menilai strategi Kementan lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas, sementara dampak ekologis jangka panjang bisa sangat besar.

Dengan risiko deforestasi dan konflik lahan yang nyata, rencana ini dipandang banyak pihak sebagai langkah mundur dalam upaya Indonesia menuju pertanian sawit yang berkelanjutan.