Jakarta, elaeis.co – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan antara petani sawit dengan pelaku industri guna mendukung keberlanjutan dan meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rangkaian acara Borneo Forum ke-8 yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat.

Amran menekankan bahwa arah pembangunan perkebunan harus sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan hilirisasi sebagai kunci peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, hilirisasi perkebunan kelapa sawit meliputi diversifikasi produk, penguatan kemitraan, perluasan akses pasar, sertifikasi, hingga peningkatan standar mutu dan keamanan pangan.

“Pemerintah berkomitmen penuh mendorong hilirisasi sawit. Tapi keberhasilan itu tak mungkin tercapai tanpa kemitraan yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan, khususnya untuk petani rakyat,” ujar Amran dikutip Ahad (24/8).

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menambahkan bahwa Kalimantan adalah jantung perkebunan sawit nasional sehingga forum ini menjadi momentum strategis. Ia menegaskan, sawit telah terbukti menyumbang devisa besar, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi daerah.

Namun, kata Roni, sektor sawit juga dihadapkan pada tantangan serius mulai dari isu tata kelola berkelanjutan, sertifikasi, deforestasi, hingga fluktuasi pasar global. “Produktivitas kebun rakyat masih rendah, hanya sekitar 3–4 ton per hektar CPO. Ini pekerjaan rumah besar yang harus kita jawab dengan kemitraan,” ujarnya.

Saat ini, luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare. Dari jumlah tersebut, 42% atau 6,9 juta hektare dikelola oleh perkebunan rakyat, sementara sisanya 58% dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, menegaskan Kementan telah merumuskan empat pilar kemitraan sawit rakyat. Pertama, kemitraan usaha melalui skema inti-plasma, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan petani. Kedua, kemitraan lingkungan dengan praktik ramah lingkungan, zero burning, dan traceability rantai pasok. Ketiga, kemitraan pemasaran untuk memperluas akses pasar global dengan narasi positif sawit Indonesia. Keempat, kemitraan riset dan inovasi yang melibatkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.

“Kemitraan inilah yang menjadi kunci untuk mendukung program strategis seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana perkebunan,” jelas Baginda.

Pada kesempatan yang sama, GAPKI Cabang Kalimantan Barat menyerahkan satu ton benih padi gogo kepada Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak untuk ditanam di Kabupaten Landak. Langkah ini sejalan dengan upaya integrasi sawit dengan tanaman pangan.

Menurut Baginda, konsep integrasi sawit-sapi serta tumpang sari dengan komoditas pangan seperti padi gogo dan jagung dapat memberikan kontribusi besar pada ketahanan pangan nasional. “Sawit tidak hanya bicara minyak nabati, tapi juga bisa bersinergi dengan pangan dan peternakan. Ini peluang yang harus kita optimalkan,” tegasnya.

Kementan berharap Borneo Forum 2025 menjadi ruang dialog strategis bagi seluruh pemangku kepentingan. “Mari jadikan forum ini titik pacu untuk memperkuat harmonisasi. Hanya dengan sinergi, kita bisa mewujudkan produktivitas sawit rakyat yang berdaya saing dan ketahanan pangan nasional yang tangguh,” tutup Roni.