https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Kejagung Diminta Kejar Oknum ASN Terkait Kasus Duta Palma

Kejagung Diminta Kejar Oknum ASN Terkait Kasus Duta Palma

Ratusan petani anggota Koperasi Cenaku Kecil, Kecamatan Kuala Cenaku, menuntut pengembalian lahan yang dikuasasi PT Banyu Bening Utama. Foto: Ist.


Rengat, elaeis.co - Masyarakat lima desa di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung (kejagung) Republik Indonesia mengusut kasus dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan PT Duta Palma Group. 

Masyarakat yang berada di sekeliling korporasi tersebut mengaku sudah bertahun-tahun menderita atas kebijakan manajemen yang tidak kunjung menyerahkan pembagian lahan kebun kelapa sawit pola kredit koperasi primer anggota (KKPA).

Ali Amsar Siregar, salah seorang juru bicara masyarakat, menuturkan bahwa ada sekitar 1.500 hektare kebun kelapa sawit yang sampai saat ini belum dikembalikan kepada petani lima desa. Masing-masing di Desa Penyaguhan dan Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, serta Desa Kuala Mulia dan Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku. 

Menurutnya, persoalan ini sempat menimbulkan konflik hingga akhirnya dimediasi oleh pemerintah daerah. 29 Agustus 2017 silam, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, dan PT Panca Agro Lestari, yang merupakan anak perusahaan Duta Palma, menyanggupi tuntutan tersebut dan menyerahkan lahan kebun kelapa sawit kepada masyarakat melalui pemerintah.

Anehnya, lanjut Ali, setelah ada berita acara penyerahan kebun kelapa sawit, pihak Pemkab Inhu tidak mengkoordinir pembagian lahan itu kepada masyarakat dengan alasan areal perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan. 

"Kami menduga, dengan adanya penyerahan lahan itu, maka hasil penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke pabrik dinikmati oleh segelintir oknum pejabat Pemkab Inhu. Sebab masyarakat tidak pernah menerimanya," katanya kepada elaeis.co ketika dikonfirmasi, Rabu (29/6). 

Dengan adanya pengusutan kasus di lokasi yang sama, ratusan petani berharap kepada penyidik Jampidsus Kejagung selain mengusut tindak pidana penyerobotan hutan seyogyanya juga mengusut aliran dana penjualan TBS kelapa sawit yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oknum aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Inhu.

"Jika tidak ada respon positif baik pihak perusahaan maupun Pemkab Inhu, masyarakat akan membuat laporan ke Kejagung untuk diusut siapa penikmat hasil sawit 1.500 hektare tersebut," tambahnya. 

Terpisah, Hendrizal, selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, memilih bungkam ketika dikonfirmasi elaeis.co seputar pengelolaan dan hasil panen kebun sawit pola kemitraan PT Duta Palma Group yang telah diserahkan perusahaan ke pemerintah.

Pihak Duta Palma juga belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

 

Komentar Via Facebook :