Jakarta, elaeis.co - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gus Dalhari Harahap tak merasa aneh kalau porsi untuk subsidi biodiesel dari Pungutan Ekspor (PE) dibikin sangat besar. 

"Sebab oleh campur tangan para pemain biodiesel ini jugalah sebenarnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai pemungut dan pengelola duit PE itu, lahir," ujar lelaki yang juga Ketua DPW Apkasindo Sumatera Utara (Sumut) ini saat berbincang dengan elaeis.co, kemarin. 

Kalau semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat petani kelapa sawit kata lelaki 51 tahun ini, regulasi terkait BPDP-KS tidak akan lahir.

Baca juga: Jadi Rame Duit Rp110 T

"Para pemain-pemain biodiesel itu sangat paham arti 'memancing kakap tidak boleh umpan cacing'. Jadi, kata kuncinya tadi adalah tidak akan lahir BPDPKS tanpa campur tangan pemain-pemain biodiesel itu," tegasnya. 

Nah, lantaran duitnya yang begitu besar dan tarif yang dibayarkan tidak sama pada setiap perusahaan, perlu dilakukan pemeriksaan mendetail.

"Untuk yang berhubungan dengan biaya olah, produksi biodiesel, mereka yang memerika musti orang-orang dengan latar belakang peneliti dan akademisi bukan pemeriksa dari Aparat Penegak Hukum (APH) umum," pintanya.  

Belakangan, duit subsidi biodiesel semakin dipersoalkan orang banyak. Selain lantaran duit PE teramat banyak tersedot ke sana, harga Crude Palm Oil (CPO) yang semakin tinggi, dianggap tidak lagi ekonomis untuk dijadikan biodiesel. 

Baca juga: Kendali 'Negeri Singa' Mengeduk Subsidi Biodiesel

"Lagi pula, peruntukan biodieselnya semakin tak jelas. Dimana-mana orang antri dan bahkan mengular hanya untuk membeli Biosolar. Sementara Komisaris Utama (Komit) Pertamina bilang, stok biosolar enggak ada masalah, cukup untuk 22 hari ke depan," rutuk salah seorang petani sawit kepada elaeis.co kemarin.