Jakarta, elaeis.co - Pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng oleh pemerintah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh petani.

Sebelumnya hal tersebut meresahkan petani sawit dimana salah satunya berdampak pada rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani sawit.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan agar petani sawit dapat tetap sejahtera di tengah limitasi yang ada.

Hal tersebut diungkapkannya saat menerima audiensi DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di kediaman resmi Wapres, kemarin.

“Pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut. Ini ada sesuatu yang harus diambil, langkah untuk menyelesaikan di sisi ini, tapi juga ada dampak di sisi yang lain. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” katanya dalam keterangan resmi yang diperoleh Jumat (29/7).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, beberapa upaya konkret yang telah diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan harga TBS dan menurunkan harga minyak goreng antara lain penghapusan pungutan ekspor sementara oleh Menteri Keuangan.

“Karena untuk kepentingan rakyat, ini salah satu yang sudah diambil. [Kebijakan] ini [diambil] juga mendengarkan tuntutan dari para petani,” katanya.

“Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya,” tambahnya.

Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan, telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Juli 2022 yang lalu tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi. Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.

“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” urai Wapres.

“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” imbuhnya.

Wapres mengimbau kepada jajaran Apkasindo untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit.

“Kami mengharapkan kepada Apkasindo terus mendukung kualitas SDM petani kelapa sawit melalui pembinaan, pelatihan, konsultasi, manajemen usaha, penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi, dan kontrol kualitas, dan lain sebagainya. Jadi SDM ini harus terus ditingkatkan, peningkatan kualitas. Petani sawit [juga] supaya melakukan kerja sama atau bermitra dengan perusahaan untuk mendapatkan bimbingan maupun pendanaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kebun dan pendapatannya,” imbaunya.

Sebelumnya Ketua Umum Apkasindo Gulat M.E. Manurung melaporkan bahwa kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.

“Artinya pertanda, kami ini sudah mulai bangkit, bisa bertemu Bapak Wakil Presiden. Karena setelah dicabutnya larangan ekspor atau setelah dicabutnya pungutan ekspor per tanggal 15 Juli yang lalu, harga TBS sawit itu [semula] hanya sekitar Rp 800, Pak. Sekarang tadi saya cek dari 22 provinsi sudah mencapai Rp 1.700. Alhamdulillah Pak, luar biasa, itu yang kami sebut 100 persen,” lapornya.