Meliau, elaeis.co – Terciptanya generasi emas Indonesia di tahun 2045 menjadi tugas bagi seluruh pihak. Permasalahan yang ada seperti ekonomi, sosial dan lingkungan sesegera mungkin harus dapat diatasi. Untuk menyelesaikannya, diperlukan gerakan yang komprehensif guna menciptakan hasil yang efektif dan maksimal.

Terkait dengan hal itu, BPKP sebagai auditor internal pemerintah, diminta oleh presiden untuk membantu menuntaskan permasalahan yang ada.

Di Kalimantan Barat, masalah utama yang harus segera dibenahi adalah Indeks Pembangunan Manusia, yang mana salah satunya adalah stunting. Guna menyelesaikan hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menginisiasi langkah intervensi kolaboratif bersama pemerintah daerah, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan Bank Kalbar untuk menuntaskan permasalahan yang ada.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto turun langsung bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Ginting, Manager Kebun Meliau PT Perkebunan Nusantara XIII Sri Haryono, Perwakilan Bagian Sekretariat PTPN XIII Marihot Tambunan, dan Perwakilan Bank Kalbar Cabang Meliau Alex Leo Zulkarnaen serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sanggau ke Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau untuk bersama-sama merumuskan langkah menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Desa Melobok Lanok segenap perangkat desa dan juga Ibu-Ibu Kader PKK. Lanok menyampaikan ucapan terima kasihnya atas bantuan berbagai pihak untuk bersama menuntaskan permasalahan yang ada, khususnya persoalan stunting yang masih menjadi PR di desanya. "Masih ada 14 kasus stunting yang diidentifikasi dari sekitar 344 balita atau 5%," sebutnya.

Ginting sendiri menyebutkan bahwa Pemkab Sanggau telah menganggarkan dana sebanyak Rp 4,5 milyar untuk pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal untuk bayi atau balita yang stunting dan juga Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) selama 90 hari berturut-turut.

"Yang menjadi masalah utama stunting di Desa Melobok adalah pola asuh dan kunjungan posyandu yang rendah. Kedua masalah tersebut dapat diatasi dengan satu langkah intervensi, namun ini membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lainnya," tukasnya.

Ayi Riyanto sepakat bahwa permasalahan yang ada di desa itu harus ditangani bersama-sama supaya tuntas. “Misalnya tadi, BUMDes-nya tidak jalan, karena apa tidak jalan? Ternyata tidak ada market-nya, makanya kita minta ke Bank Kalbar menghubungkan dengan market," jelasnya.

"Terkait stunting, itu tidak hanya masalah gizi, stunting juga ada yang bersifat sensitif, lingkungan, juga masalah ekonominya. Oleh karena itu, kami hadir di sini, ayo sama-sama pecahkan masalahnya, ayo kita kerjakan bersama-sama,” tambahnya.

Dia juga mengajak PTPN XIII dan Bank Kalbar untuk bersama membantu Desa Melobok menuntaskan permasalahannya namun tentu dengan tidak menyebabkan tumpang tindih dalam hal penganggarannya.

Mewakili PTPN XIII, Sri Haryono menyatakan bahwa manajemen PTPN XIII 100% mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Desa Melobok dan akan dibungkus dalam kegiatan corporate social responsibility (CSR). "Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan minat kunjungan ke posyandu," sebutnya.

Tak hanya itu, PTPN XIII juga berencana mendorong BUMDes Desa Melobok untuk aktif kembali dengan memberikan pelatihan pandai besi. "Alat-alat panen sawit hasil buatan dari BUMDes akan kami beli," ucapnya.

PTPN XIII juga akan mempertimbangkan permohonan tanah yang diajukan Kepala Desa Melobok untuk rencana pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di wilayahnya sebagai bentuk upaya untuk menampung lulusan SMP di sekitar Melobok dan Kecamatan Meliau umumnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dibagikan makanan tambahan dari PTPN XIII kepada anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Binaan Desa Melobok sebagai langkah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN XIII Tahun 2023.