https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Kasus Lahan di Riau Terus Disorot, Ini Buktinya

Kasus Lahan di Riau Terus Disorot, Ini Buktinya

Ilustrasi-perkebunan kelapa sawit di Indonesia. (Foto: Reuters)


Pekanbaru, elaeis.co - Anggota DPR RI sepertinya tidak main-main untuk menyelesaikan persoalan lahan di Provinsi Riau.

Setidaknya, dalam tahun ini sudah beberapa kali para wakil rakyat di Gedung Senayan itu datang ke Riau membahas terkait persolan lahan. 

Pekan lalu, Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR RI, Sub Panja Mafia Pertanahan juga melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Kedatangan para legislator Komisi III DPR RI ini, bertujuan untuk membicarakan persoalan konflik pertanahan bersama aparat penegak hukum (APH) di Riau.

Baru seminggu kunjungan kerja (Kunker) Tim Panja, Rabu (23/11) kemarin, Komisi II DPR RI kembali melakukan Kunker ke Riau terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan tata ruang di provinsi Riau.

Tim Komisi II ini pun langsung melakukan rapat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, para Kepala BPN kabupaten/kota serta OPD terkait dilingkungan Pemprov Riau. 

Terkait persoalan HGU di Riau, Komisi II DPR RI menyoroti beberapa persoalan seperti yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Indragiri Hulu (Inhu). Dari dua persoalan tersebut, ditaksir kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.

"Hal ini tentunya juga menghambat pelayanan pertanahan di Riau," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang.

Menurut Politisi PDIP ini, konflik pertanahan sebagai besar terjadi karena dipicu penguasaan tanah oleh korporasi besar. Namun tanah HGU dan HPL itu ditelantarkan.

"Tapi saat tanah tersebut diolah oleh masyarakat, maka pemagang hak tanah melakukan pengusiran. Hal inilah yang kerap menyebabkan konflik horizontal antara pengusaha besar dengan rakyat kecil. Secara nasional, sekitar 65 persen lebih tanah di Indonesia dikuasai kelompok pengusaha," kata dia.

Gubernur Riau Syamsuar mengaku, Pemerintah Provinsi Riau satu suara dengan pihak Komisi II DPR RI. Karena memang persoalan HGU ada pada pemerintah pusat.

"Soal HGU, apa yang terjadi di Riau saat ini sudah kami sampaikan, dan selanjutnya pihak Komisi II DPR RI akan membicarakan dengan lintas komisi. Kita ingin persoalan HGU ini diselesaikan, baik yang berkonflik dengan masyarakat dan juga perusahaan yang belum punya HGU," ujarnya. 

Komentar Via Facebook :