https://www.elaeis.co

Berita / Sulawesi /

Kantongi Rp19 Juta/Bulan, Petani Sawit ini Bikin Menteri Transmigrasi Terkesima

Kantongi Rp19 Juta/Bulan, Petani Sawit ini Bikin Menteri Transmigrasi Terkesima

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara berdialog dengan tranmigran di Mamuju. foto: Kementerian Transmigrasi


Jakarta, elaeis.co – Seorang petani sawit di pedalaman Provinsi Sulawesi Barat bisa meraup penghasilan hingga Rp19 juta per bulan. 

Cerita sukses itu datang dari Subhan, transmigran asal Situbondo, Jawa Timur, yang kini menetap dan mengelola kebun sawit di Kabupaten Mamuju. 

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bahkan sampai dibuat terkesan saat mendengar kisah hidupnya secara langsung.

Kisah inspiratif itu terungkap saat Menteri Iftitah melakukan kunjungan kerja ke Mamuju, Sulawesi Barat, pada Jumat, 18 Juli 2025. 

Dalam kunjungannya, ia berdialog langsung dengan warga transmigran, termasuk para petani sawit yang menjadi tulang punggung perekonomian di wilayah tersebut.

“Saya ikut program transmigrasi tahun 1988, waktu itu saya dapat lahan tiga hektare, rumah, dan jatah hidup selama setahun,” ungkap Subhan kepada Menteri, sambil mengenang awal mula perjalanan hidup barunya di tanah Sulawesi.

Berawal sebagai buruh kebun sawit, Subhan tak menyerah dengan keadaan. Justru, dari situ ia menyerap ilmu, mempelajari teknik budidaya, manajemen lahan, hingga akhirnya memberanikan diri membuka kebun sawit miliknya sendiri.

Kini, luas kebun sawit Subhan mencapai lima hektare dan rutin menghasilkan. “Penghasilan kami dari kebun sawit bisa sampai Rp19 juta per bulan, Pak Menteri,” ucapnya bangga.

Mendengar pernyataan itu, Menteri Iftitah tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Senyumnya mengembang lebar, disusul tepuk tangan kecil dari rombongan yang hadir.

“Pak Subhan ini contoh nyata keberhasilan program transmigrasi. Sudah sejak 1988 menjadi petani transmigran, luar biasa!” tutur Iftitah.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri menegaskan bahwa kebijakan transmigrasi saat ini tidak lagi top-down, melainkan berbasis potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

“Transmigrasi sekarang bukan hanya soal pindah penduduk, tapi soal membangun kawasan yang layak huni dan produktif,” tegasnya.

Ia juga mengungkap bahwa ke depan, pembangunan infrastruktur seperti jalan akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, bukan lagi langsung dari Kementerian Transmigrasi.

Sebagai bagian dari penguatan kawasan, 21 peneliti akan diterjunkan bulan depan untuk mengkaji potensi wilayah transmigrasi, termasuk rencana pemanfaatan lahan dataran tinggi untuk pembangunan fasilitas publik.

Kisah Subhan menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, transmigrasi bisa membuka jalan menuju kesejahteraan. 


 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :