Jakarta, elaeis.co – Rendahnya partisipasi petani swadaya dalam program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi perhatian serius pemerintah. Data i-Hi Consulting mencatat, hingga Februari 2025 tingkat kepesertaan petani masih di bawah satu persen dari total luas kebun sawit rakyat di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Plt. Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit II Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Dwi Nusantara, menegaskan pentingnya mengintegrasikan program ISPO dengan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurutnya, kedua program ini memiliki kesamaan dalam persyaratan administratif, sehingga bisa dipadukan dalam satu skema terintegrasi.

“Jika proses pendampingan dan pendanaan kita satukan, implementasi program akan jauh lebih efektif,” ujar Dwi dalam Lokakarya Nasional Percepatan Sertifikasi ISPO di Jakarta, belum lama ini. 

Dwi mendorong pemerintah agar menyusun skema insentif terpadu. Petani yang sudah mengantongi sertifikasi ISPO seharusnya langsung mendapat akses ke dukungan nyata, mulai dari sarana dan prasarana (Sarpras), bantuan pupuk, hingga program pendukung lainnya.

Menurutnya, dukungan bisa berupa bantuan alat berat seperti excavator, yang berdampak langsung pada produktivitas kebun, bukan sekadar janji harga premium yang belum jelas pelaksanaannya.

“Kalau status lahan petani sudah jelas dan bersertifikat ISPO, tidak ada alasan untuk menunda bantuan,” tegasnya.

Dwi menekankan bahwa integrasi PSR dan ISPO perlu diiringi regulasi yang tegas dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Tanpa payung hukum yang jelas, petani bisa tertinggal hanya karena kendala administratif.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi dan penyelarasan kebijakan lintas instansi. Banyak petani sebenarnya sudah berusaha membenahi kebunnya, tetapi terkendala informasi dan teknis pengajuan program.

Dengan pendekatan berbasis insentif, Dwi optimistis minat petani untuk mengikuti sertifikasi ISPO akan meningkat pesat.

“Jangan jadikan sertifikasi ini sebagai beban. Buatlah ia menjadi pintu masuk untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas yang benar-benar dirasakan petani,” pungkasnya.

Integrasi PSR dan ISPO dengan insentif nyata diharapkan menjadi game changer dalam meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan petani sawit rakyat. Jika terealisasi, Indonesia bukan hanya akan memperkuat keberlanjutan industri sawitnya, tetapi juga memastikan petani berada di garis depan perubahan.