Jakarta, elaeis.co – Meski menduduki posisi sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP menilai produktivitas sawit Indonesia masih kalah dibanding Malaysia.

Indonesia memiliki kebun kelapa sawit sekitar 17,3 juta hektare, hampir 1,5 kali luas Pulau Jawa. Namun produktivitas sawit Indonesia masih kalah dibanding Malaysia yang luas lahannya hanya 5,6 juta hektare.

“Kenapa sawit kita tidak bisa berbicara lebih di tingkat global? Malah Malaysia, yang luas lahannya hanya 5,6 juta hektare dan sebagian menumpang menanam sawit di Indonesia, tetapi produktivitasnya lebih baik ketimbang Indonesia,” katanya dalam pernyataan yang dikutip elaeis.co, Ahad (2/3).

Saat mengikuti rapat dengar pendapat Komite IV DPD RI dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu, Nuh juga secara terbuka mempertanyakan hal itu.

“Sumatera Utara sejak tahun 1916 sudah memiliki lembaga yang kini dikenal dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi, kalau berbicara tentang kelapa sawit, saya merasa terpanggil. Apalagi saat ini hasil dari kelapa sawit yang dioperatori PTPN sudah menjadi Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ucapnya.

Dia melanjutkan, sudah menjadi rahasia umum kalau harga sawit saat ini adalah permainan internasional. “Ada yang namanya sertifikasi dan sebagainya. Maka dari itu, saya mempertanyakan kepada pimpinan BPDP tentang upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan BPDP untuk meningkatkan produktivitas sawit kita agar bisa lebih berbicara di tingkat global,” tuturnya.

Rapat dengar pendapat ini dihadiri Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dan senator lainnya. Sedangkan dari BPDP hadir Dirut Eddy Abdurrachman lengkap beserta timnya.

Rapat dengar pendapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Komite IV DPD RI mengapresiasi paparan Direktur Utama BPDP tentang kinerja pendapatan dan belanja BPDP tahun 2024
2. Komite IV DPD RI mendukung rencana kerja BPDP tahun 2025 yang meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan (PSR), sarana dan prasarana serta insentif biodiesel. Namun demikian BPDP perlu memastikan agar seluruh program kerja tersebut dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia
3. Komite IV DPD RI dan BPDP sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam sosialisasi kinerja dan program kerja BPDP serta dalam mengembangkan mekanisme insentif bagi petani dan pelaku usaha kecil-menengah di sektor perkebunan, termasuk dalam peningkatan akses pembiayaan dan teknologi
4. BPDB agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan dari pimpinan dan anggota DPD RI. Antara lain BPDP diminta:

• Mengoptimalkan program pengembangan SDM dengan meningkatkan jumlah penerima beasiswa dan peserta pelatihan di sektor sawit, kakao dan kelapa di seluruh provinsi untuk menciptakan tenaga kerja di sektor perkebunan yang lebih kompetitif
• Menambahkan program kerja terkait dengan penanganan dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit di seluruh daerah
• Mendorong peningkatan transparansi pendataan melalui publikasi data berkala terkait distribusi dana, luas perkebunan dan hasil produksi untuk meningkatkan akuntabilitas serta mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah dalam verifikasi dan pembaruan data lahan sawit rakyat
• Menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses administrasi program PSR agar lebih mudah diakses oleh petani, khususnya terkait persyaratan kepemilikan lahan dan kemitraan dengan perusahaan
• Kebijakan yang melarang penggunaan pupuk bersubsidi bagi petani kelapa sawit dapat dicabut guna mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit daerah
• Memperkuat hilirisasi kelapa sawit, kakao dan kelapa serta meningkatkan daya saing produk turunan sawit di pasar global melalui investasi riset dan inovasi, serta percepatan komersialisasi hasil penelitian
• Melakukan penguatan pasar ekspor untuk menyikapi menurunnya permintaan dari negara importir utama melalui ekspansi pasar ke negara negara berkembang yang memiliki potensi besar serta penguatan diplomasi perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk perkebunan Indonesia
• Melakukan penyesuaian spesifikasi barang tanpa mengurangi standar kualitas untuk mengatasi kendala pengadaan sarana dan prasarana serta memprioritaskan bagi vendor lokal yang mampu memenuhi kebutuhan sarana perkebunan