Penajam, elaeis.co - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, tahun ini mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp 11 miliar. Pemerintah pusat juga sudah menginformasikan bahwa tahun depan PPU mendapatkan alokasi DBH Sawit sebesar Rp 10 miliar.

"Proporsi DBH Sawit ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan. Berapa alokasinya, itu dari pusat. Saat ini kita mengajukan yang namanya rencana kegiatan penggunaan DBH Sawit ke pemerintah pusat," jelas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten PPU, Muhajir, dalam pernyataan resmi dikutip Selasa (12/12).

"Rencana kegiatan itu menjadi dasar penyaluran DBH Sawit dari kas umum negara ke kas umum daerah," tambahnya.

Dia mengatakan, pekerjaan yang akan dilakukan menggunakan DBH kelapa sawit 80 persen untuk pemenuhan infrastruktur kawasan perkebunan sawit. Sisanya untuk kepentingan masyarakat dan pekerja non formal di sektor sawit.

"Peruntukannya untuk wilayah yang delienasi sawitnya banyak, itu dirinci semua. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan para pekerja sawit," jelasnya.

"Pemkab PPU telah memprogramkan pemberian kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) gratis kepada pekerja perkebunan kelapa sawit menggunakan DBH sawit," tambahnya.
 
Meski tahun ini sudah diterima DBH Sawit, menurutnya, penggunaannya akan dilakukan pada 2024. Dikhawatirkan apabila program dan kegiatan dipaksakan dikerjakan pada tahun 2023, maka tidak akan selesai hingga akhir tahun.
 
"Kami geser DBH Sawit masuk menjadi silpa dan dialokasikan kembali pada 2024. Karena kalau dikerjakan pada APBD Perubahan 2023, tidak selesai. Jadi, penggunaan DBH Sawit seluruhnya akan dilakukan pada 2024," ujarnya.