Jakarta, elaeis.co – Isu kelangkaan minyak goreng kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggungnya dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025. Meski Indonesia dikenal sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, negeri ini justru pernah menghadapi krisis salah satu produk turunannya, yakni minyak goreng.

Pernyataan Presiden itu memantik respons parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pengalaman kelangkaan yang sempat terjadi harus dijadikan pelajaran serius agar tidak terulang di kemudian hari.

“Ini memang satu pelajaran penting, kalau tidak harus kita anggap sebagai kebodohan. Kita menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tapi salah satu turunannya justru sempat langka,” ujar Asep melalui keterangan resmi Fraksi NasDem dikutip Selasa (26/8).

Menurut Asep, persoalan minyak goreng bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut tata kelola dari hulu hingga hilir. Ia menekankan perlunya pembenahan pada rantai pasok, mulai dari manajemen, distribusi, hingga pabrikasi.

“Dengan pengalaman kemarin, mudah-mudahan ada tata kelola, manajemen, distribusi, dan pabrikasi yang lebih baik. Dari hulu ke hilir, penanganan harus komprehensif,” tegasnya.

Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini juga menyoroti lemahnya sistem pengendalian pasokan dalam negeri. Menurutnya, tanpa mekanisme yang kuat, potensi kelangkaan minyak goreng akan selalu menghantui masyarakat.

Salah satu solusi yang didorong Asep adalah mempertegas Domestic Market Obligation (DMO), yakni kewajiban produsen sawit untuk menyuplai pasar domestik sebelum mengekspor.

“Seperti DMO, berapa yang harus penjual wajib bagi negara, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Itu harus maksimal agar kondisi serupa (kelangkaan) tidak terjadi di kemudian hari. Karena itu sangat konyol kalau sampai berulang,” katanya. 

Asep menekankan bahwa minyak goreng bukan hanya produk industri, tetapi kebutuhan pokok rakyat. Karena itu, pemerintah bersama produsen harus memastikan ketersediaannya terjaga secara konsisten, tanpa dipengaruhi fluktuasi harga global.

“DMO harus menjadi instrumen utama, supaya sebagian besar produksi benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai minyak goreng, yang seharusnya mudah diakses, justru menjadi barang langka,” pungkasnya.

Pernyataan Asep sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo dalam sidang MPR. Keduanya menyoroti perlunya perbaikan lintas rantai pasok sawit agar Indonesia tidak hanya unggul sebagai eksportir, tetapi juga mampu menjaga pasokan kebutuhan domestik.

Isu minyak goreng kini kembali menjadi perhatian utama, menyusul upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus tata kelola industri sawit nasional.