Jakarta, elaeis.co - Pemerintah diminta meningkatkan daya tampung minyak sawit atau crude palm oil (CPO) untuk mengantisipasi penurunan produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada musim kemarau panjang tahun ini.

"Kami mendapatkan banyak keluhan dari para petani kelapa sawit terkait anjloknya harga TBS di tengah ancaman El Nino. Di saat yang sama pemerintah juga menerapkan kebijakan pemangkasan volume ekspor CPO," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, melalui keterangan resmi Setjen DPD RI kemarin.

Menurutnya, meningkatkan porsi domestic market obligation (DMO) CPO sangat penting dalam mengantisipasi penurunan produksi TBS pada musim kemarau panjang tahun ini. Karena cekaman kemarau ekstrem atau El Nino diperkirakan akan mengurangi produktivitas TBS sawit hingga 60 persen.

Diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan kebijakan pemangkasan rasio volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 1:4 mulai berlaku sejak 1 Mei 2023. Sebelumnya, pemerintah sudah memangkas rasio kuota hak ekspor CPO dari 1:8 menjadi 1:6 per 1 Januari 2023.

"Pemerintah harus memastikan stok dan cadangan CPO untuk kebutuhan minyak goreng konsumsi dalam negeri aman. Hal ini dilakukan untuk menekan peluang terjadinya gejolak harga minyak goreng secara tajam dalam beberapa bulan ke depan," ungkapnya.

Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas daya tampung CPO yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 5 juta ton CPO. "Sebaiknya hingga mencapai kapasitas 10 juta ton. Di samping itu, pemerintah dan industri perlu juga melakukan diversifikasi produk turunan CPO sesuai kebutuhan masyarakat," tukasnya.

Dibandingkan perdagangan awal tahun, harga CPO di Pasar Spot Rotterdam pada 2 Mei turun 0,24% (year to date/ytd). Demikian pula dibandingkan periode yang sama, secara tahunan harga CPO telah turun 37,73% (year on year/yoy).

Sementara itu di dalam negeri, harga TBS Petani Swadaya (mandiri) di beberapa provinsi sawit seperti Sulawesi Selatan, Banten, Kaltara, Sulbar, Sultra, Papua dan beberapa provinsi lainnya, harga TBS sawit anjlok diharga Rp 1.650-Rp1.800/kg. Sedangkan awal April lalu yang masih bertengger di harga Rp 2.200-2.350/kg.

Jika tidak disiasati secara efektif, lanjut mantan Wagub Bengkulu itu, penurunan harga TBS tentu sangat menggangu Nilai Tukar Petani kelapa sawit di daerah secara signifikan.