Jakarta, Elaeis.co - Tak diperpanjangnya moratorium sawit diprediksi akan memicu reaksi internasional dan menyebabkan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terkoreksi.

Kepala Ekonom PT Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengatakan, banyak pihak menaruh perhatian pada moratorium izin perkebunan sawit yang berakhir Minggu kemarin. Tiga tahun masa berlakunya Inpres moratorium sawit Nomor 8/2018, penghentian pemberian izin konsesi baru dinilai membuat produksi minyak sawit stabil.

Dia menilai, tidak diperpanjangnya moratorium akan berdampak terhadap perekonomian. Sebab, jika Indonesia sebagai pengekspor CPO terbesar dunia tiba-tiba mengizinkan perkebunan sawit diperluas lagi, maka terdapat sinyal jelas bahwa Indonesia siap menggelontorkan pasokan minyak tambahan.

Menurut Putera, hal tersebut dapat memicu koreksi harga CPO yang telah melonjak lebih dari 50 persen dalam setahun. Padahal, kenaikan harga CPO telah menopang neraca perdagangan dan rupiah di tengah kekhawatiran akan efek taper tantrum.

“Kami melihat perpanjangan kebijakan moratorium sebagai win-win solution, baik untuk lingkungan maupun ekonomi. Itu adalah bagian dari upaya nasional untuk melindungi lingkungan, serta meningkatkan tata kelola dan produktivitas produsen CPO skala menengah,” katanya, dikutip Bisnis.com.

Pada Agustus 2021 Indonesia mencatatkan surplus perdagangan US$4,7 miliar atau menjadi rekor tertinggi. Produk minyak sawit menjadi kontributor terbesar, yakni menyumbang 19 persen dari ekspor bulanan senilai US$21 miliar.

Bahana Sekuritas menilai industri CPO memegang kunci pemulihan ekonomi pasca Covid-19 karena mempekerjakan sekitar 4 juta petani di Indonesia. Sebagian besar petani itu berada di Sumatera dan Kalimantan.

“Terdapat kemungkinan moratorium lain, tetapi keputusan akhir ada di tangan Presiden Jokowi. Berdasarkan penelaahan kami, tersirat bahwa pemerintah ingin memperpanjang moratorium, seiring dengan adanya isu lingkungan yang memposisikan Indonesia di antara pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa,” sebutnya.

Dia yakin jika pemerintah tak memperpanjang moratorium atau mengizinkan perluasan perkebunan sawit maka dapat memicu reaksi internasional. Hal tersebut terutama karena bertepatan dengan penghentian perjanjian deforestasi REDD+ dengan Norwegia baru-baru ini.