Jakarta, elaeis.co – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyarankan dilakukan sejumlah perbaikan agar pengelolaan industri sawit menjadi lebih berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat dan lingkungan.

Menurut anggota Fraksi PKS DPR RI itu, hal utama yang harus dilakukan adalah pengelolaan yang transparan dan bebas dari korupsi. “Pemerintah harus memperkuat transparansi dalam pemberian izin perkebunan sawit agar tidak ada praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang,” katanya dalam pernyataan resmi dikutip elaeis.co, Sabtu (8/3).

“Kementerian terkait juga harus memiliki sistem pemantauan yang ketat terhadap kepemilikan lahan dan kepatuhan perusahaan sawit terhadap regulasi,” tambahnya.

Hal kedua yang perldu dilakukan untuk mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan adalah mengedepankan perlindungan lingkungan. “Perlu diterapkan prinsip zero deforestation dalam ekspansi perkebunan sawit untuk menghindari kerusakan hutan lindung dan ekosistem yang berharga,” ujarnya.

Perusahaan juga menurutnya harus diwajibkan untuk menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) guna menjaga kesuburan tanah dan mengurangi dampak lingkungan. Pemerintah juga perlu mempercepat implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar produk sawit Indonesia lebih ramah lingkungan dan dapat diterima di pasar internasional.

“Penguatan hak dan kesejahteraan petani sawit harus menjadi fokus berikutnya. Perlindungan harus diberikan bagi petani plasma dan petani mandiri dalam memperoleh harga yang adil dan tidak dimonopoli oleh perusahaan besar,” tukasnya.

Selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan bantuan teknis dan subsidi pupuk bagi petani kecil agar mereka mampu meningkatkan produktivitas sawit dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. “Perlu ada langkah untuk meningkatkan akses petani sawit terhadap pembiayaan hijau dan teknologi inovatif agar mereka lebih mandiri dan tidak bergantung pada tengkulak atau perusahaan besar,” bebernya.

Berikutnya, perlu dilakukan penegakan tata kelola dan regulasi yang tegas serta audit menyeluruh terhadap izin-izin perkebunan sawit untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah praktek land grabbing (perampasan lahan masyarakat).

“Harus ada tindak tegas jika ada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan secara ilegal untuk membuka lahan sawit. Dan perlu dilakukan percepatan reforma agraria agar kepemilikan lahan sawit lebih merata dan tidak hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan besar,” tuturnya.

Terakhir, menurutnya, perlu dilakukan optimalisasi hilirisasi dan daya saing industri sawit untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. “Pemerintahan perlu mengembangkan diversifikasi produk sawit. Seperti bioenergi, oleochemical, dan farmasi, agar sawit tidak hanya bergantung pada ekspor minyak mentah (CPO),” rincinya.

“Harus diingat juga, perlu juga meningkatkan diplomasi perdagangan sawit dengan negara lain untuk melawan diskriminasi terhadap sawit Indonesia, terutama pihak Uni Eropa,” imbuhnya.