Berita / Kalimantan /
Jaga Iklim Investasi, Gangguan Usaha dan Konfik Perkebunan di Kalbar Cepat Ditangani
Rakor penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. foto: Disbunnak Kalbar
Pontianak, elaeis.co - Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan bersama Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3) Provinsi Kalbar.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Disbunnak Kalbar dan dibuka oleh Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalbar, Ignasius.
Ketua Panitia Kegiatan yang juga merupakan Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha Perkebunan Disbunnak Kalbar, Hendarto mengatakan, pertemuan tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa minat investasi pelaku usaha baik korporasi maupun individu dalam pembangunan perkebunan khususnya kebun kelapa sawit di Kalbar sangat tinggi.
"Namun harus dipahami bahwa banyak faktor dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan perkebunan. Seperti terkait masalah pembebasan lahan, status lahan, kemampuan finansial, keterbatasan bibit, dan sebagainya. Ini perlu perhatian bersama," jelasnya dalam keterangan resmi Disbunnak Kalbar dikutip Kamis (7/12).
Dia juga menekankan, meskipun pembangunan perkebunan telah mendatangkan manfaat positif, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan. Diantaranya konflik agraria dan dalam upaya penyelesaian konflik memerlukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakteristik daerah di Kalbar.
"Gangguan usaha dan konflik perkebunan bersifat multidimensi meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, yang perlu penanganan lebih intensif," jelas dia.
Dengan mempertimbangkan perkembangan investasi terkini, maka diselenggarakan pertemuan koordinasi guna memperoleh kesepahaman dan gerak langkah yang sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten beserta pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pembangunan perkebunan.
"Diharapkan melalui rapat koodinasi ini dapat menginisiasi percepatan penyelesaian gangguan usaha dan konflik perkebunan agar dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan dapat bermanfaat bagi pembangunan perkebunan di Provinsi Kalbar ke depan," paparnya.







Komentar Via Facebook :