Jakarta, elaeis.co - Bupati Konawe Utara (konut), Sulawesi Tenggara, H Ruksamin, mendapat kehormatan menjadi salah satu pembicara kunci pada Kegiatan Rembug Tani Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2023. Kegiatan ini dihelat oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) selama tiga hari, 31 Agustus hingga 2 September 2023.

Rembug Petani Sawit 2023 menjadi ajang pertemuan petani sawit swadaya yang cukup penting untuk mendorong penguatan kelembagaan petani, kemitraan rantai pasok bahan baku, peran BPDPKS, dan kolaborasi petani sawit di Indonesia. Acara ini diikuti perwakilan anggota SPKS dari 25 kabupaten, termasuk Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, hingga Konawe Utara.

Ruksamin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menjadi narasumber pada acara ini. "Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi diberi kesempatan berbicara pada acara yang luar biasa ini," katanya.

Dalam paparannya, Ruksamin mengulas strategi memajukan industri kelapa sawit. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit swadaya melalui kemitraan untuk mendukung program biodiesel sebagai sumber energi transisi berkelanjutan di Indonesia.

Menurutnya, petani telah menjadi bagian dari industri kelapa sawit Indonesia. Kurang lebih 4 juta petani kelapa sawit bergantung kepada komoditas sawit yang telah dibudidayakan secara komersial sejak tahun 1911 di Indonesia. Saat ini luas perkebunan sawit milik petani sekitar kurang lebih 5 juta hektare.

"Situasi krisis yang menimpa Indonesia berdampak pula pada turunnya harga TBS. Polemik ini yang menjadi salah satu fokus untuk diselesaikan melalui inovasi strategis budidaya kelapa sawit," katanya.

Ia turut menekankan perlunya Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit untuk penguatan tata kelola sawit rakyat yang berkelanjutan. Saat ini, pagu DBH sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4 persen dari penerimaan negara yang berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor yang dikenakan atas minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.

Selain itu, dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sawit. "Dukungan BPDPKS untuk penguatan tata kelola sawit rakyat berkelanjutan di Konut tertuang dalam program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat). Sejak tahun 2019, lahan PSR di Konut telah berproduksi sekitar 265,5 hektar," ungkapnya.

Selain itu, BPDPKS juga mengalokasikan program SAPRAS (Sarana dan Prasarana) untuk Konawe Utara tahun 2023 ini berupa intensifikasi (pupuk dan pestisida) seluas 100 hektar dan sertifikasi lahan 50 hektar.

Pemkab Konut sendiri punya program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit untuk memastikan penggunaan benih sawit yang bermutu dan legal yang diatur melalui Surat Edaran (SE) Bupati Konut nomor 525/1277 Tahun 2022.

"Kami mengalokasikan bantuan benih kelapa sawit melalui anggaran APBD dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelapa sawit. Kami juga melaksanakan penetapan harga TBS sawit. Ke depan kami akan menyusun rencana aksi daerah pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan berbasis industri," jelasnya.

Sejauh ini, Konut memiliki 6 ribu hektar lahan kelapa sawit milik petani mandiri. Selain benih, pemerintah daerah juga membantu dalam bentuk bantuan pupuk, penyuluhan, dan lain-lain.

"Potensi perkebunan sawit ini akan terus dikembangkan dengan menghadirkan industri atau pabrik dengan kapasitas 30 ton," imbuhnya.