Rengat, Elaeis.co - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat ME Manurung, mengaku bingung pemerintah mewajibkan petani sawit ikut sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Sebab, label ISPO tak ada gunanya saat petani menjual tandan buah segar (TBS) sawit ke pabrik kelapa sawit (PKS).

“Bagi kami petani, mendapatkan sertifikasi ISPO itu berarti mengeluarkan biaya. Anehnya, petani sawit wajib ikut sertifikat ISPO, tapi sertifikatnya enggak punya gigi saat berhadapan dengan tenaga sortasi di PKS,” katanya saat berbicara dalam Focus Group Disccussion (FGD) Sawit Berkelanjutan volume 9 bertajuk "Peranan BPDPKS Memperkuat Kemitraan Petani Kelapa Sawit Indonesia" yang diselenggarakan Majalah InfoSawit, Kamis (29/7).

“Bayangkanlah, sudah ikut ISPO-pun, potongan di sortasi sampai 15 persen. Apa tak aneh,” sambungnya.

Dengan hitungan sederhana pun, katanya, keuntungan yang diperoleh PKS dari potongan sortasi itu sangat besar. “Dalam satu bulan PKS-PKS bisa untung hingga miliaran rupiah dari sortasi yang dilakukan sesuka hati,” jelasnya.

Itu sebabnya Gulat tak segan menyebutkan sortasi atau pemotongan yang ada di PKS sebagai biang kehancuran masa depan petani sawit di Indonesia. “Dengan sortasi, PKS telah melakukan kecurangan yang luar biasa dalam tata niaga TBS,” tandasnya.

“Harga TBS naik, potongan juga naik. Luar biasa kecurangan ini. Pihak terkait harus memperhatikan hal ini agar tidak terus-terusan merugikan para petani,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, juga mendesak pemerintah rutin melakukan tera ulang timbang di PKS. “Itu timbangan dan bagian sortasi di PKS juga harus dievaluasi. Banyak kecurangan di situ,” tegasnya.