Jakarta, elaeis.co – Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya masih jauh dari target. Per Juli 2025, tingkat sertifikasi ISPO baru mencapai 5,3% dari total petani sawit nasional. 

Padahal, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 menargetkan seluruh rantai pasok sawit, termasuk petani swadaya, sudah bersertifikat ISPO paling lambat tahun 2029.

Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, mengakui bahwa angka 5,3% itu menunjukkan masih minimnya pencapaian. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar dalam mengejar target 2029.

Kendala teknis di lapangan seperti rendahnya pemahaman petani, keterbatasan kapasitas pelaksana, hingga minimnya pendampingan menjadi hambatan utama. “Kami siap berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan lembaga pendukung lainnya, untuk mencari solusi terbaik,” ujar Baginda dalam Lokakarya Nasional yang diselenggarakan Solidaridad Indonesia, di Jakarta Selatan Kamis (24/7).

Untuk mengejar target, Kementerian Pertanian telah menetapkan percepatan sertifikasi ISPO dan registrasi STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) sebagai prioritas utama. Ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025 yang memperluas cakupan ISPO, dari sebelumnya hanya usaha perkebunan ke industri hilir dan bioenergi sawit.

ISPO sendiri adalah sistem sertifikasi nasional yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dan meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia di pasar global. Dengan sertifikasi ini, petani sawit swadaya diharapkan bisa lebih mudah mengakses pasar ekspor serta mendapatkan pendanaan dan insentif dari lembaga terkait.

Senada dengan Kementan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan ISPO. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, menyebut kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menyederhanakan proses penyaluran dana.

“Dengan kolaborasi multipihak, kami ingin memastikan pendanaan dari BPDP bisa lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses oleh petani sawit swadaya,” katanya.

Jika berhasil, langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit berkelanjutan di mata dunia, tapi juga mendorong kesejahteraan petani sawit swadaya secara signifikan.