Aceh, elaeis.co - Ketua Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Prof Jamaluddin berharap kehadiran perusahaan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Aceh Utara mampu mendongkrak perekonomian dari semua sisi.

Terutama, kata Jamal, pada pengembangan CPO yang dapat dijadikan biodiesel serta meminimalisir efek negatif terhadap lingkungan.

“Untuk itu, perusahaan sawit di Aceh Utara dituntut mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)," kata Jamal saat menyampaikan materinya tentang pentingnya penerapan kebijakan ISPO pada perusahaan kelapa sawit dan pengaruhnya terhadap pengembangan industri biodiesel di Aceh Utara, belum lama ini.

Namun sayangnya, realisasi ISPO di wilayah Aceh Utara belum maksimal. Sebab dari empat pabrik kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut, baru satu pabrik yang mengantongi sertifikat ISPO. 

"Sedangkan untuk perusahan perkebunan kelapa sawit, belum satupun memiliki sertifikat ISPO di Aceh Utara," ujarnya.

Padahal, kata Jamal, Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia dan PP Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit berkelanjutan Indonesia.

"Tujuan semua aturan untuk mempercepat proses sertifikasi ISPO bagi perusahaan kelapa sawit, terutama dalam menghasilkan CPO yang diolah menjadi biodiesel (B30). Namun, masih ada perusahaan belum mematuhi aturan itu," tuturnya.

Menurut Jamal, ISPO pada perusahaan sawit sangat penting terhadap pengembangan CPO untuk dijadikan biodiesel, yang menjadi target utama pemerintah dalam pengembangan sawit berkelanjutan.

"Aturan itu memang harus dijalankan. Sebab, demi keberlanjutan industri kelapa sawit Nusantara," pungkasnya.